Gali Potensi Dan Sumberdaya Desa, Pemdes Mamben Baru Gandeng Perguruan Tinggi

  

LUKMAN, S.PdI

Lombok Timur SR - Dalam upaya mewujudkan sebuah perencanaan yang terarah dan terukur, Pemerintah Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba membangun kerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Lombok timur, kerjasama ini untuk melakukan kajian potensi dan sumberdaya yang dimiliki desa untuk dikembangkan, “seringkali kita tidak tau potensi dan sumberdaya apa yang kita miliki untuk kita kembangkan, untuk itu kita butuh para ahli untuk melakukan kajian”  kata Kades Mamben Baru, Lukman, S.PdI di kediamannya Jumat (15/1).

Nantinya hasil kajian tersebut tidak hanya sekedar menginventarisir potensi dan sumberdaya yang ada, tetapi pihak perguruan tinggi juga  akan memberikan rekomendasi cara pengembangannya, bahkan memfasilitasi Pemdes dengan para pihak terkait dalam upaya pengembangan tersebut. Selama ini menurut Lukman, bahwa perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah, dan berbagai  bentuk penyerapan aspirasi lainnya yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan, seringkali hanya berupa daftar-daftar ‘kemauan’ belum sampai menyentuh kepada kebutuhan ril masyarakat, sehingga hasil pembangunan belum mampu menyentuh titik persoalan, belum mampu memberikan dampak yang cepat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, kemajuan dan kemandirian desa, “kami bersama masyarakat memiliki kemampuan terbatas, maka perencanaan kita juga terbatas pada kemauan kita saja, belum sampai menyentuh kepada kebutuhan yang sebenarnya yang kita butuhkan” paparnya.

Kebutuhan itu, sambung Lukman, maksudnya bagaimana mengembangkan dan mengelola potensi dan sumberdaya desa untuk peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat, persoalan utama masyarakat adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga untuk mencapai visi misi mewujudkan desa yang maju dan mandiri itu sulit. Ditanya soal masih terbatasnya anggaran yang diperoleh selama ini, laki-laki kelahiran 1978 itu menjelaskan, jika hasil kajian nanti belum mampu tercover oleh dana yang ada, ia berencana akan membangun channeling dengan para pihak diantaranya pihak swasta (investor, red), pemerintah provinsi bahkan pusat,”jika nanti hasilnya membutuhkan anggaran yang besar, tentu hasil ini juga kita ramu dalam bentuk proposal dan kita minta pemprov atau pemerintah pusat untuk membantu kita” pungkasnya.

Ditempat berbeda, Koordinator pendamping desa pemberdayaan (PDP) Kecamatan Wansaba, Muh. Fauzan mengapresiasi langkah-langkah Kepala Desa Mamben Baru. Menurutnya, langkah pemerintah desa menggandeng perguruan tinggi untuk memetakan potensi dan sumberdaya desa untuk dikembangkan merupakan salah satu bentuk keseriusan kepala desa dalam memajukan desanya, “tentu kita sangat mengapresiasi langkah-langkah Kades tersebut, itu artinya beliau serius membangun desanya” ungkap Fauzan.

Lebih lanjut, Muh. Fauzan mengemukakan bahwa inisiatif Pemerintah Desa Mamben Baru meminta para ahli dari perguruan tinggi tersebut patut ditiru oleh desa-desa lainnya, “kita berharap desa-desa lainnya dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan mamben baru” tutupnya. (adhi).

 

Sumber : Koran Mingguan Suara Rinjani

 

 

Read More

Muh Fauzan : BLT-DD Bukan Satu-satunya Prioritas Pembangunan.

 

Muh. Fauzan, S.Si.  PDP Kec. Wanasaba

Wanasaba : Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Wansasaba Lombok Timur, Muh. Fauzan, S.Si menyebutkan bahwa program pembangunan desa harus selaras dengan SDGs (Sustainable Development Goals) Desa yakni  tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sehingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) bukan satu-satunya yang harus diprioritaskan oleh pemerintah desa. Ia menyebutkan setidaknya ada delapan belas tujuan dan sasaran SDGs Desa yang menjadi arah perencanaan pembangunan desa. Demikian dikatakannya saat memfasilitasi Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) penentuan jumlah KPM penerima BLT-DD yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba di Aula Gedung Kantor Desa Wanasaba Daya pada Jumat (22/1) kemarin.

Pada acara Musdesus yang berlangsung alot tersebut, Fauzan menjelaskan bahwa pemerintah desa perlu mempertimbangkan prioritas pembangunan yang lain, “ BLT ini bukan satu-satunya, setidaknya ada 18 prioritas pembangunan yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah desa” jelasnya. Untuk itu ia menekankan bahwa dalam penentuan KPM harus benar-benar sesuai dengan kreteria yang disyaratkan oleh pemerintah seperti keluarga miskin atau tidak mampu, tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai dan program Bansos pemerintah lainnya, sehingga alokasi anggaran yang diterima pemerintah desa khususnya dana desa dapat diarahkan pada kegiatan pembangunan yang lain, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Muh. Fauzan juga menjelaskan bahwa keluraga penerima manfaat (KPM) BLT-DD harus benar-benar ditentukan melalui Musdesus yang dibuktikan dengan berita acara yang selanjutnya terbitkannnya peraturan kepala desa tentang daftar penerima BLT-DD, “KPM harus dibahas bersama BPD melalui Musdesus kemudian di berita acarakan selanjutnya kepala desa menerbitkan Perkades” pungkasnya. (Adhi)

Read More