Incumbent Tancap Gas di Hari Pertama,

Jadi Pendaftar Perdana Pilkades Desa Bandok

 

BANDOK — Genderang demokrasi tingkat desa resmi ditabuh. Hari pertama pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Bandok langsung diwarnai langkah politik sang petahana. Mujib HM, SH, incumbent Kepala Desa Bandok, menjadi figur pertama yang mendaftarkan diri dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Bandok Kecamatan Wanasaba.

Kedatangan Mujib HM, SH tidak sekadar menjadi penanda dimulainya tahapan pencalonan, tetapi juga menyita perhatian dengan iring-iringan massa pendukung yang diperkirakan mencapai lebih dari 50 orang. Rombongan tersebut mengiringi sang petahana menuju panitia Pilkades untuk menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran.

Langkah cepat Mujib HM pada hari pertama ini menjadi sinyal awal menghangatnya dinamika politik desa. Sebagai petahana, keputusannya mendaftar lebih awal menempatkan namanya sebagai pembuka panggung kontestasi Pilkades Desa Bandok, sekaligus menandai dimulainya persaingan menuju kursi kepemimpinan desa.

Ketua Panitia Pilkades Desa Bandok, Syaiful Bahri, S.Kom., menyampaikan bahwa secara umum berkas persyaratan yang diserahkan Mujib HM, SH dinyatakan lengkap pada tahap pendaftaran. Meski demikian, kelengkapan tersebut belum menjadi keputusan akhir karena panitia masih akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen persyaratan bakal calon.

“Verifikasi dan validasi akan kita laksanakan setelah pendaftaran ditutup. Sesuai jadwal, tahapan tersebut direncanakan berlangsung sekitar tanggal 28 sampai 30 Oktober,” ungkap Syaiful Bahri.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa setiap bakal calon tetap harus melewati mekanisme pemeriksaan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Panitia memastikan bahwa proses pencalonan tidak berhenti pada penyerahan berkas, melainkan berlanjut pada tahapan pemeriksaan untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi.

Di tengah mulai bergeraknya dinamika politik desa, panitia juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana demokrasi yang sehat. Partisipasi masyarakat diharapkan tetap berjalan secara tertib, terukur, dan terkendali, tanpa mengabaikan rasa aman serta kenyamanan seluruh pihak.

Pilkades bukan sekadar ajang perebutan jabatan, melainkan momentum bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan dan masa depan Desa Bandok. Karena itu, antusiasme pendukung hendaknya menjadi energi positif bagi demokrasi, bukan pemicu gesekan di tengah masyarakat.

Pendaftaran perdana telah dimulai, petahana telah mengambil langkah pertama. Namun, perjalanan menuju penetapan calon dan hari pemungutan suara masih panjang. Siapa saja yang akan menyusul Mujib HM, SH, serta bagaimana peta persaingan Pilkades Bandok akan terbentuk, kini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang patut dinantikan.

Demokrasi telah mengetuk pintu Desa Bandok. Kini, kedewasaan masyarakat dan integritas seluruh pihak menjadi kunci agar kontestasi berlangsung damai, bermartabat, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mendapat kepercayaan rakyat. (Adhi)

Read More

 

PAW Anggota BPD Desa Bandok Resmi Dilantik, Camat Wanasaba Tekankan Sinergi Jelang Tahun Politik Desa

Wanasaba – Pemerintah Kecamatan Wanasaba menggelar acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandok, yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, anggota BPD, Tim Pendamping Profesional (TPP), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan unsur kelembagaan desa lainnya.

Dalam prosesi pelantikan, Camat Wanasaba, Arfanny Muammar Masany atas nama Bupati Lombok Timur secara resmi melantik Muksin, S.Pd sebagai anggota BPD PAW menggantikan Yusli Malindera, S.Pd dari keterwakilan Dusun Bandok Daya untuk masa jabatan periode 2019–2027.

Dalam sambutannya, Camat Wanasaba menegaskan bahwa BPD dan Pemerintah Desa merupakan dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, desa akan mampu tumbuh menjadi kuat, maju, dan berkembang apabila kedua lembaga tersebut dapat berjalan seimbang dan melaksanakan fungsi masing-masing sesuai regulasi yang berlaku.

“BPD dan Pemerintah Desa harus sama-sama kuat dan sama-sama menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Jika keduanya berjalan harmonis, maka pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan optimal,” ujarnya.

Camat Wanasaba. Arfanny juga menyoroti tahun 2026 sebagai momentum politik penting di tingkat desa, di Kabupaten Lombok Timur khususnya di Kecamatan Wanasaba. Dari 14 desa yang ada di Kecamatan Wanasaba, sebanyak 12 desa direncanakan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2026 atau 2027, menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah.

Dalam situasi tersebut, peran BPD dinilai sangat strategis sebagai lembaga penyeimbang dan penyalur aspirasi masyarakat agar proses demokrasi desa tetap berjalan aman, tertib, dan kondusif.

“Perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun jangan sampai perbedaan itu meruntuhkan pondasi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang selama ini sudah terbangun dengan baik di Desa Bandok,” tegasnya.

Kepada anggota BPD PAW yang baru dilantik, Camat berpesan agar segera melakukan penyesuaian dan memahami berbagai regulasi yang menjadi dasar tugas dan kewenangannya sebagai anggota BPD.

“Dalam melaksanakan tugas jangan sampai salah kamar. Harus memahami mana tugas eksekutif dan mana tugas pengawasan. BPD tidak boleh melakukan intervensi terlalu jauh terhadap pelaksanaan pemerintahan desa,” pesannya.

Di akhir sambutannya, Camat menitipkan amanah kepada Pemerintah Desa, BPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar bersama-sama menjaga kondusivitas Desa Bandok menghadapi berbagai tahapan demokrasi desa ke depan.

“Jaga Desa Bandok ini dengan baik. Apapun proses demokrasi yang akan berjalan nantinya, jangan sampai merusak kebersamaan dan kekuatan desa yang telah dibangun selama ini,” pungkasnya. (Adhi)

Read More

Kades Tembeng Putik : Jadi Pengurus Jangan Setengah Hati

Wanasaba - Lahirnya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih disetiap desa dihajatkan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha bersama, program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa, memanfaatkan potensi lokal, dan membangun struktur ekonomi yang dikelola oleh dan untuk masyarakat, selain itu juga Kopdes Merah Putih diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan inklusi keuangan, serta menekan inflasi dan harga kebutuhan pokok di desa.

Setelah beberapa desa telah berhasil mendirikan atau membentuk Koperasi Desa Merah Putih, kini giliran Desa Tembeng Putik menyelenggarakan musyawarah desa khusus yakni untuk membahas dan menyepakati poin-poin penting dalam pembentukan koperasi tersebut. Badan permusyawaratan desa (BPD), pemerintah desa dan unsur masyarakat lainnya merumuskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Tembeng Putik dengan rangkaian agenda yakni Pemilihan Pengurus dan Pengawas, Pembahasan permodalan yaitu menetapkan Simpanan Pokok dan Wajib serta permodalan lainnya, Pembahasan bidang usaha dan rencana kerja, Penetapan domisili kantor Koperasi dan menerima masukan dan saran dari peserta musyawarah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Tembeng Putik, Drs. Fahmi dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah desa akan mendukung sepenuhnya lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa baik itu Koperasi desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah lebih dulu terbentuk, “kita akan punya dua lembaga ekonomi di desa yakni Koperasi dan BUMDes, tentu pemerintah desa akan dukung sepenuhnya” ungkapnya, untuk itu ia meminta kepada pengurus koperasi desa yang akan terpilih untuk bertekad mengembangkan, memajukan serta bertanggungjawab atas keberlangsungan koperasi tersebut, tidak boleh setengah-setengah menjadi pengurus, karena menurutnya pemerintah pusat sangat serius dan sungguh-sunguh ingin mengembangkan koperasi desa merah putih diseluruh Indonesia,”kita minta pengurus nanti jangan setengah-setengah, jangan setengah hati, jangan ditengah perjalanan ditinggalkan, harus tanggungjawab, jika tidak mampu silahkan belajar” pintanya.

Sementara itu kasi PMD kecamatan Wanasaba, Herman, SH mengungkapkan bahwa koperasi desa merah putih merupakan interuksi presiden yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah desa, untuk itu ia berharap kepada semua masyarakat desa tembeng putik untuk turut terlibat dan ambil bagian dalam proses maupun dalan pengelolaan koperasi desa merah putih, dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan koperasi merah putih tersebut sangat diharapkan,”mari kita sama-sama dukung koperasi kita ini, karena koperasi ini tentu akan sangat bermanfaat jika dikembagnkan dengan baik” pungkasnya.

Musyawarah desa khusus yang diselenggarakan ini berlangsung di aula Kantor Desa Tembeng Putik pada rabu (21/5), turut hadir dalam agenda khusus tersebut adalah Kapolsek Kecamatan Wanasaba, Babinsa, Bahabinkamtibmas, Tim TPP Kecamatan Wanasaba, beserta perwakilan kelompok masyarakat lainnya. (adhi)

Read More

Kopdes MP BandoK Terbentuk, Sekcam Wanasaba Ingatkan Pengurus Amanah

 

Wanasaba - Dalam rangka pelaksanaan instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP), badan permusyawaratan desa (BPD) dan Pemerintah desa Bandok Kecamatan Wanasaba menggelar musyarah desa khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertempat di Aula Kantor Desa Bandok Kecamatan Wanasaba pada selasa (20/5), musyawarah desa ini khusus membahas dan menyepakati tentang beberapa poin penting yang diantaranya Pemilihan Pengurus dan Pengawas, pembahasan permodalan yakni menetapkan Simpanan Pokok dan Wajib, Pembahasan bidang usaha dan rencana kerja, Penetapan domisili kantor Koperasi serta menerima Masukan dan saran dari peserta musyawarah.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Camat Wanasaba, Indar Jaya Kusuma mengingatkan agar pengurus yang akan terpilih supaya dapat menjalankan tugas dengan baik dan memegang teguh amanah yang diberikan oleh masyarakat,“Siapapun yang diamanahkan menjadi pengurus agar benar-benar dapat mengabdikan diri untuk masyarakat banyak dengan membangun dan mengembangkan koperasi desa ini” harapnya, serta masyarakat juga diharapkan untuk dapat berkontribusi kepada pengurus dengan memberikan ide dan atau masukan kepada pengurus terutama terkait potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan oleh koperasi.

 

Lebih jauh, mantan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkup Setda Kabupaten Lombok Timur itu memaparkan tujuan dari pembentukan koperasi desa merah putih yang diantaranya memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi untuk Indonesia emas ditahun 2045 serta mengoptimalkan potensi desa, disamping itu juga koperasi tersebut dapat  melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya seperti menampung hasil panen desa, penyediaan sembako, simpan pinjam dan klinik desa, dalam hal peran menampung hasil pertanian didesa diharapkan koperasi desa dapat menekan kegiatan renternir ataupun tengkulak yang seringkali memmanfaatkan ketidak berdayaan masyarakat, “dengan lahirnya koperasi desa ini kendala kendala masyarakat secara ekonomi dapat teratasi”, pungkasnya.

Sementara itu diitempat yang sama Kepala Desa Bandok Mujib HM dalam sambutannya menyampaikan bahwa ia telah mengikuti beberapa kali sosialiasi terkait koperasi desa yang merupakan program pemerintah pusat yang dalam realisasinya koperasi desa merah putik wajib dibentuk oleh pemerintah desa karena merupakan interuksi presiden republik Indonesia,”mau tidak mau, suka tidak suka ya harus kita bentuk Karena ini interuksi presiden” paparnya, untuk itu ia berharap kepada para peserta musyawarah agar apabila ditunjuk atau dipilih menjadi salah satu pengurus supaya tidak ada yang menolak, karena menurutnya, menjadi pengurus merupakan kesempatan untuk berkontribusi kepada desa dan masyarakat, “jika bapak ibu terpilih supaya tidak ada yang menolak karena ini merupakan kepentingan bersama, demi kemajuan desa” pintanya.

Turut hadir dalam musyawarah tersebut yakni utusan dari Dinas Kopersi dan UKM Kabupaten Lombok Timur, seluruh jajaran BPD, TPP Kecamatan Wanasaba, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta beberapa perwakilan kelompok masyarakat desa Bandok. (adhi)

Read More

Desa Mamben Baru dan Desa Bandok Go Desa Digital.

Sekdes Mamben Baru (Kiri), TPP Desa Tengah, Sekdes Bandok (Kanan)

Wanasaba - Kondisi saat ini, digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan karena era sudah beralih secara sporadis menjadi berbasis IT, ber-platform digital, maraknya penggunaan smartphone dan lain sebagainya. Desa didorong bertransformasi menjadi desa digital oleh pemerintah pusat, melalui Permendesa PDT No. 2 Tahun 2024 tentang petunjuk oprasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 selain penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, dukungan program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan Desa, pembangunan berbasis padat karya tunai, pemerintah desa juga wajib mengalokasikan anggaran untuk program kegiatan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital dalam APBDes tahun 2025, demikian dikatakan Muliadi PLD Kecamatan Wanasaba Lombok Timur.

Menurutnya, Konsep Desa Digital secara langsung menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat desa, teknologi Informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat desa untuk lebih terhubung dengan dunia luar, memberikan akses ke sumber daya yang sebelumnya sulit diakses. Desa Digital membawa harapan besar bagi pembangunan pedesaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, kata dia tanpa komitmen dan kesungguhan pemerintah desa tentu desa akan sulit untuk mencapai potensinya secara maksimal, pemerintah desa dan masyarakat harus mendukung secara penuh untuk mewujudkan Desa Digital yang tidak hanya modern, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan lokal dan memberdayakan masyarakat desa secara menyeluruh.

Saat ini, Desa Mamben Baru dan Desa Bandok melalui dana desa tahap satu memulai mewujudkan desa digital yang langkah awalnya dengan membuka website resmi desa, karena web desa tersebut sebagai upaya meningkatkan akses informasi publik, “Situs web desa menjadi pintu gerbang informasi publik yang lebih mudah diakses, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah desa secara cepat dan akurat. Hal ini menghilangkan hambatan jarak dan waktu, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah desa kapan saja dan di mana saja” jelasnya

Sementara itu Sekdes Mamben Baru Ahmad Mulyadi menjelaskan bahwa Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan desa untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, dengan sistem administrasi berbasis digital, masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administratif seperti pembuatan KTP atau izin usaha secara online, penggunaan teknologi ini mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola keuangan desa, “kita akan terus berbenah untuk memberikan proses yang lebih mudah kepada masyarakat, misalnya saja masyarakat bisa membuat surat ijin usaha dari rumah, atau mencetak KK dan berbagai keperluan administrasi lainnya dari rumah tanpa harus menunggu lama dikantor desa” jelasnya

Kini, sambungnya, bahwa Desa Mamben Baru melalui dana desa tahap satu sudah menyiapkan perangkat lunak dan perangkat keras secara bertahap, Infrastruktur teknologi yang dibutuhkan dalam sistem informasi desa meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, serta sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai akan mempermudah pemerintah desa dalam mengelola data dan informasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,”untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) tentu akan kita selenggarakan pelatihan untuk semua perangkat desa” pungkasnya.

 

Hal senada juga disampaikan oleh sekdes Desa Bandok, Syaiful Bahri, ia menjelaskan bahwa Website desa dapat digunakan diantaranya untuk media pelayanan publik dan manajemen informasi desa, karena bersifat daring (online), masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi seperti berita desa, transparasi dana desa, produk desa dan informasi lain seputar desa” ungkapnya

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa memungkinkan produk-produk desa dipasarkan secara lebih luas, hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi generasi muda yang lebih familiar dengan teknologi digital, langkah ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di desa, mendukung pembangunan ekonomi berbasis teknologi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dalam proses pembangunan teknologi desa seperti membuat aplikasi ataupun website desa resmi, hal tersebut dapat dilakukan secara paralel tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur rampung karena pengembangannya dapat dilakukan terlebih dahulu. Aplikasi atau website desa akan menjadi platform tata kelola desa yang menawarkan sejumlah layanan seperti sistem informasi pembangunan desa, administrasi, kependudukan, pelayanan publik, anggaran, dan berbagai layanan lainnya.

Tidak hanya itu, dipastikan pula fitur yang tersedia mudah diakses sehingga tidak menyulitkan masyarakat desa dalam menggunakan dan mengakses platform tersebut, “dalam bidang ekonomi misalnya dalam web tesebut akan ada fitur “Lapak Desa” yang akan menampilkan seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat, melalui fitur ini UMKM atau produk lokal dapat dipasarkan melalui web ini, mulai dari nama, jenis produk, lokasi dan lainnya dapat di lacak secara detail oleh pihak konsumen” tutupnya (Adhi).

Read More