Menengok Sisi Lain Aktifitas Masyarakat Di Tengah Hiruk Pikuk Pilkada.

Pemilukada dianggap tidak penting. Menjadi Pedagang Gule Gending hingga Ke Luar Daerah.

Menengok Sisi Lain Aktifitas Masyarakat Di Tengah Hiruk Pikuk Pilkada.

Oleh : Muliadhi, Lombok Timur

Amaq Sukri (Pedagang Gule Gending)

Pemilihan kepala daerah kabupaten Lombok Timur tinggal menghitung hari, berbagai aktifitas calon maupun tim sukses terus berlangsung. Seharusnya momen seperti ini masyarakat arus bawah akan kebanjiran rezki, karena para sang calon raja turun ke masyarakat membawa uang segepok dengan berkampanye “Pilihlah Aku”. Namun tidak demikian yang dirasakan Amaq Sukri seorang pedagang Gule Gending. Hidupnya tidak berubah, ia tidak menghiraukan hiruk pikuk pilkada dan bagi-bagi duit, karena baginya hanya orang tertentu yang mendapatkan duit tersebut.

Penulis cukup lama memperhatikan laki-laki bertopi ala Coboy itu di depan salah satu sekolah dasar, tak bergerak sedikitpun , rupanya pedagang kembang gula itu tanpa sadarkan diri terlelap memeluk lututnya menanti jam istirahat murid sekolah dasar tersebut keluar bermain. Mungkin mendengar langkah menghampirinya barulah dia terkejut dan terjaga, dengan senyum ramahnya laki-laki yang sudah berambut dua itu mengusap-usap matanya sambil membetulkan posisi duduknya. Amak Sukri (60 tahun) mengaku menggeluti profesi yang di sebutnya sebagai pedagang Gule Gending itu sejak muda sudah akrab dengan profesi ini, laki-laki tua yang berasal dari Desa kembang Kerang Kecamatan Aikmel ini menceritakan sekelumit perjalanannya menjadi pedagang Gule Gending, dia menceritakan bahwa tidak hanya berjualan keliling di Pulau Lombok saja akan tetapi hingga keluar daerah seperti sumbawa, bima, dompu bahkan hingga pernah menginjakkan kakinya berkeliling di tanah Kupang NTT, “ bukan hanya di pulau lombok saja tetapi di luar daerah juga saya pernah mengadu nasib dengan bejulan Gule Gending ini, tapi karna saya sudah tua makanya sekarang saya hanya di wilayah  terdekat saja seputar Lombok Timur (dengan bahasa sasak)” tuturnya. Siswa-siswi Taman kanak-kanak dan tingkat Sekolah Dasar menjadi sasaran utamanya, dengan berjalan kaki dari sekolah ke sekolah lainnya Amak Sukri dapat mengantongi hasil anatara Rp.50.000,- hingga Rp.60.000,- per harinya,  sisa dari ongkos dan makan hanya tersisa Rp. 25.000 hingga Rp30.000, kendati penghasilan yang hanya sekedar menyambung hidup dengan istri dan keempat anaknya itu, Amak Sukri masih tetap menyukai pekerjaannya ini. Pekerjaan yang dianggap hanya dapat memenuhi kebutuhan makan sehari-hari ini merupakan pekerjaan yang dinilai halal dan berkah untuk keluarganya. “ saya menikmati pekerjaan ini, disamping saya dapat uang juga menyehatkan, karena saya terus berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya, dari rumah setelah sholat subuh saya naik mobil angkutan sampai ke tempat tujuan dan jalan kaki berkeliling dari sekolah ke sekolah dan dari kampung ke kampung lainnya, saya memang punya sebidang sawah namun istri saya yang urus masalah itu, karna menjadi petani apa lagi sawah hanya seadanya tentu sangat tidak mencukupi kebutuhan keluarga, akhirnya kita bagi tugas saja sama istri” tuturnya panjang. Mengambil keputusan ke luar daerah hanya untuk berjualan kembang gula merupakan keputusan yang bukan asal-asalan atau sekedar cari pengalaman semata, akan tetapi menurut  Amak Sukri bahwa daerah Lombok khusunya Lombok timur juga belum mampu menjadi tempat yang mampu mensejahterakan penghuninya sekelas Amak Sukri, “ saya berjualan hingga ke luar daerah ketika saya rasa pendapatan mulai menurun, kan lombok ini khusunya lombok timur juga belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan buat orang-orang seperti saya dan itu juga sebabnya banyak yang ke malaysia” jelasnya.  Sambung Amak Sukri, kalau memang daerah ini (Lotim) banyak peluang pekerjaan tentu akan sulit mengambil keputusan mengadu nasib ke daerah lain atau ke luar negeri seperti banyaknya masyarakat lombok timur yang meninggalkan keluarganya ke negara Malaysia “kondisi seperti ini juga yang memaksa kita hingga pergi mencari nafkah ke negeri orang, ya kan....” jelasnya setengah bertanya. Ditanya soal hiruk pikuknya pesta demokrasi yang akan terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur 13 Mei mendatang, si petualang dari kecamatan Aikmel itu mengaku tidak pernah mau tahu “ yang nyalon-nyalon jadi pemerintah itu saya tidak kenal, lagian juga mereka tidak mengenal saya, kalau tiba waktunya memilih saya akan milih, itupun kalau ada kesempatan, bagi saya tidak terlalu penting karena kalau saya tidak kerja keras juga tidak makan, saya tidak terlalu peduli soal itu” tegasnya singkat dengan logat bahasa sasak yang kental.

Menurut Amaq Sukri, pemimpin kita kalau ada maunya baru dia turun, pura-pura simpati pada rakyat kecil, tapi kalau sudah jadi, mereka seolah tidak kenal dengan rakyatnya sendiri yang membuatnya jadi raja, buktinya kita masyarakat kecil belum mendapat perhatian seperti yang rakyat harapkan, dan juga pemimpin kita sering lupa ingatan kalau masalah rakyat.

Read More

Kondisi SMP SATAP 1 Terara Memperihatinkan

Kondisi SMP SATAP 1 Terara Memperihatinkan

SMP SATAP 1 Terara Kecamatan Terara

 Terara; DA, Kondisi SMP Satap (satu atap) 1 Terara sangat memperihatinkan, genting bangunann tua itu  sudah mulai berjatuhan, bebarapa plafon dan kusennya sudah mulai melapuk termakan usia, bangunan sekolah yang dindingnya dari pagar bedek itu terbangun sejak tahun 1978, menurut salah satu siswa yang tidak mau menyebutkan namanya, bahwa sekolah tempatnya menimba ilmu tersebut  sudah tidak mampu  memberikannya rasa nyaman serta membosankan. “kita sudah merasa nggak nyaman lagi belajar dengan kondisi kelas seperti ini, kita sudah bosan dibangunan ini, kita ingin segera dipindahkan” terangnya. Di tempat terpisah, H. Jasman Kepala Sekolah SMP Satap Terara yang ditemui di ruang kerjanya, kepada Dewi Anjani mengatakan bahwa sekolah tersebut tidak akan di rehab (renovasi) karna lokasi sekolah itu masuk dalam kawasan rendaman Dam Pandan Dure “sekolah ini tidak akan di rehab karna masuk kawasan rendaman Dam tengah mulai di bangun, akan tetapi kami akan di pindahkan”paparnya. Lebih lanjut  laki-laki paruh baya itu mengatakan bahwa sekolah yang dipimpinnya itu pernah mendapatkan bantuan renovasi sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) namun karena lokasi sekolah itu masuk kawasan rendaman Dam Pandan Dure akhirnya dana tersebut dialihkan ke tempat lain, pihak sekolah dalam hal ini guru-guru dan para wali murid juga maklum dengan kondisi sekolah.  Adapun lokasi kemana sekolah tersebut akan di pindahkan pihak sekolah belum mendapat kejelasan “kami guru-guru dan wali murid maklum sehingga kami aman-aman saja dan proses belajar mengajarpun berjalan seperti biasa, tidak ada kendala, terkait dengan pemindahan kami belum mendapat kejelasan dari pemerintah” jelasnya. Dengan kondisi bangunan sekolah yang sudah sangat memperihatinkan pihak sekolah dan siswapun sangat berharap supaya pemindahan dan pembangunan sekolah yang baru segera terlaksana, karena bagaimanapun kondisi saat ini tentu tidak akan selamanya menjamin proses belajar mengajar dengan optimal. “semoga pemerintah segera memindahkan atau membangun gedung yang baru utnuk kami” harap H.Jasman.(Adhi).

Read More

Pantai Labuhan Haji

Camat Labuhan Haji Bentuk Komite Penanggulangan Keamanan Dan Kebersihan.

Suasana Pagi (sunrise) Pantai Labuhan Haji

Labuhan Haji; DA. Untuk menciptakan kawasan pantai Labuhan Haji yang aman, bersih dan terhindar dari ganguan-gangguan yang mengusik kenyamanan masyarakat dan pengunjung lainnya, pihak Kecamatan Labuhan Haji bersama mengaku akan membentuk Komite Penanggulangan Keamanan dan Kebersihan  di Wilayah kawasan Pantai Labuhan Haji. Hal itu diungkapkan Camat Labuhan Haji Asmiluddin, rabu (21/2) diruang kerjanya. “kami bersama kepala desa akan segera membentuk Komite Penanggulangan Keamanan dan Kebersihan, karna selama ini juga wilayah Pantai Labuhan haji masih terlihat kotor” sebutnya. Komite Penanggulangan Keamanan dan Kebersihan yang akan dibentuk tidak hanya sekedar tujuan untuk kawasan pantai saja, namun yang lebih dari itu adalah untuk mencipatakan lapangan kerja bagi para pemuda di wilayah pantai agar memiliki kegiatan yang positif sehingga tidak mendorong terjadinya perilaku-perilaku menyimpang seperti pemalakan. Komite yang akan dibentuk nanti terdiri dari unsur pemuda dan masyarakat lainnya. Rencananya kegiatan yang akan dilakukan oleh komite tersebut salah satunya mengelola lahan Parkir dan retribusi lainnya di luar kawasan dermaga dan hasilnya akan dikelola oleh komite dan Pemerintah desa sebagai Anggaran Pendapatan Desa (APBDes). Terkait dengan  pungutan atau retribusi yang dilakukan dilingkar dermaga Labuhan haji Asmiluddin menjelaskan bahwa itu adalah kewenangan pihak dermaga “pungutan yang dilakukan di Dermaga itu sudah ada ketentuannya, pusat yang punya urusan itu” jelasnya.   Lebih jauh Camat yang juga mantan Sekcam (sekretaris camat) Kecamatan Labuhan haji itu memaparkan rencananya bahwa Komite yang akan terbentuk dapat menjaga dan melestarikan budaya dan pemeliharaan kawasan Pantai Labuhan sehingga wilayah pantai tersebut menjadi icon obyek wisata di lombok timur “kita berharap agar wilayah pantai kita ini menjadi icon obyek wisata lombok timur” harapnya. (adhi)

Read More

JAMKESMAS

JAMKESMAS Tidak Tepat Sasaran.

MUSREMBANG

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tujuannya untuk meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Kartu peserta Jamkesmas yang ditanda tangani oleh menteri kesehatan itu telah dibagikan oleh pihak Puskesmas melalui Kepling (kepala Lingkungan) masing-masing.
Di Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji beberapa hari yang lalu, kartu yang berwarna biru muda itu sudah berada di tangan semua Kepala lingkungan setempat, namun setelah dibagikan kartu tersebut menuai kekecewaan warga yang merasa layak mendapat Jaminan kesehatan tetapi tidak mendapat kartu tersebut, aksi protes keras pun berdatangan ke kepala lingkungan, mereka menuding Kepala Lingkungan tidak adil dan tidak mengenal warganya, salah satunya di Lingkungan Timba Lindur Kelurahan Suryawangi, warga yang kecewa menilai sang Kepling buta dalam melihat kondisi warganya pada saat pendataan. Menurut Kepling Timba Lindur Zainuddin bahwa dia banyak menuai protes dari warganya, “banyak warga yang protes ke saya, mereka mengatakan saya buta karena kartu jamkesmas yang saya bagikan tidak tepat sasaran, yang layak mendapat kartu justru tidak ada namanya, padahal saya tidak terlibat dan dilibatkan pada saat pendataan” pungkasnya. Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepling Pancoran Manis Kelurahan Suryawangi, menurut Khairil bahwa pada saat pendataan ia tidak dilibatkan sehingga ia juga tidak bisa mempertanggung jawabkan hasil pendataan “ banyak warga saya yang berhak mendapat jamkesmas, tapi kartunya tidak dapat, malah yang tidak layakdapat justru ada kartunya dan saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karna pada saat pendataan saya tidak tau karna saya tidak dilibatkan” jelasnya. Persoalan data yang carutmarut, yang memunculkan banyak protes warga itupun mengemuka pada saat Musrenbang Kelurahan Suryawangi, protes dari berbagai kalangan bermunculan, peserta rapat mengarahkan tudingan mereka kepada BPS (Badan Pusat Statistik), karna pihak BPS lah yang melakukan pendataan. Menurut Sekretaris LKMK Suryawangi Harpan Siswandi bahwa pihak BPS tidak mendata dengan fakta sosial yang ada, “BPS hanya mendata asal-asalan, masih banyak warga miskin dan tidak mampu tidak mendapat kartu jamkesmas, saya banyak mendapat pengaduan dari warga, bahkan Kepling Pengaluranpun sampe tidak berani membagi kartu itu karna takut menimbulkan konflik di tengah-tengah warganya” terangnya. Begitu juga halnya dengan pihak Puskesmas yang menyalurkan Kartu Peserta Jamkesmas ke tiap-tiap lingkungan, menurut Haerani Kepala Tata Usaha Puskesmas Labuhan Haji bahwa Puskesmas bukan sebagai penentu siapa yang layak dan tidak layak mendapatkan kartu jamkesmas, karna kartu tersebut dibuat oleh kementerian kesehatan di jakarta sesuai dengan data yang diberikan oleh BPS, “kita dari Puskesmas hanya distributor, menyalurkan saja, datanya dari BPS dan ditentukan serta dibuat kartu itu di jakarta oleh kementrian kesehatan” jelasnya.

Menanggapi Kartu Peserta Jamkesmas yang sumber datanya dari BPS, Kepala Badan Pusat Statistik L. Supratna yang di temuai di ruang kerjanya membenarkan bahwa pihak BPS yang memberikan data terkait dengan kartu peserta jamkesmas namun pihak BPS bukan sebagai penentu siapa yang akan mendapatkan Kartu Jamkesmas, menurut Supratna bahwa BPS hanya melakukan suatu kegiatan atau pendataan yang namanya Program Perlindungan Sosial (PPLS) yaitu Data Base untuk tahun 2011 adalah pendataan 40% penduduk  yang berpendapatan menengah kebawah untuk Data Base yang merupakan data terpadu nasional yang di serahkan kepada TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).   ”soal peruntukannya mau jadi Jamkesmas, data Raskin atau data apapun itu, itu adalah kewanangannya TNP2K, jadi BPS hanya membuat Data Base Nasional secara umum yang akan diserahkan kepada TNP2K untuk dipergunakan oleh Kementrian atau Lembaga, dan Kementrian atau Lembaga itulah yang akan mengeluarkan sendiri dari data-data itu siapa-siapa yang layak mendapatkan itu dan ini sesuai dengan kretiria masing-masing kementrian atau lembaga, jadi bukan kreteria dari BPS lagi”, papanya.

Sambung Supratna menanggapi soal tidak dilibatkannya Kepala Lingkungan, dia mengatakan bahwa pendataan merupakan sebuah penelitian yang tidak mungkin melibatkan semua unsur, “BPS hanya mengkoordinasi, jadi tolong dibantu saja bahwa disini ada kegiatan pendataan, membantu bukan berarti harus interpensi langsung, karena BPS mempunyai variabel-variabel untuk mengukur apa yang mau kita ukur, jadi kalau kita libatkan Kepala lingkungan atau Kepala desa bisa menjadi kacau  datanya karna penilaian mereka adalah persepsi yang subjektif tentunya, sementara pendataan kita konsep dan definisinya sudah jelas, jadi tidak harus terlibat secara teknis ke dalam.” Jelasnya. (adhi).

Kartu Peserta JAMKESMAS Menghawatirkan.

Kartu peserta Jamkesmas yang telah dibagikan ke tiap-tiap warga bukan saja ada yang tidak tepat sasaran, tetapi kartu tersebut juga banyak kekeliruan terutama nama penerima yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk ataupun dengan Kartu keluarga yang bersangkutan. Salah satu warga suryawangi mengaku nama yang ada di kartu jamkesmas yang diterimanya berbeda dengan namanya yang ada di KTP ataupun di KK, menurut Herwan sapaan akrabnya, mengaku bahwa nama di Kartu Peserta Jamkesmas itu tertulis Hirwan Khasanah padahal namanya yang benar baik di KTP maupun di KK adalah Herwan Kasasih, “saya jadi khawatir dengan kartu jamkesmas ini, jangan-jangan saya nanti tidak mendapat pelayanan karna nama saya jauh berbeda antara kartu jamkesmas dengan yang ada di KTP dan KK saya, Alamat dan Jenis kelamin sudah tepat dan tidak ada nama Hirwan Khasanah pula dilingkungan saya, jika dikatakan kartu jamkesmas itu milik orang lain” tuturnya. Beberapa Kepala Lingkungan yang berada di Kelurahan Suryawangi juga membenarkan tentang banyaknya nama yang keliru, tidak sesuainya nama yang tertulis di kartu Jamkesmas dengan nama sebenar. (adhi).

Read More