Bahtiar Ripai : Musrenbang Khusus Perempuan, Tidak Mesti Pesertanya Harus Perempuan Semua

Wanasaba – Salah satu sekretaris desa (Sekdes) di Kecamatan Wanasaba yang juga merupakan Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020, mengeluhkan sulitnya menyelenggarakan musrenbangdes khusus perempuan, karena dinilai partisipasi perempuan dalam prerencanaan pembangunan masih sangat rendah, dan bukan itu saja, menurutnya output yang dihasilkan pula dalam setiap musyawarah perempuan tidak jauh beda dengan hasil musyawarah pada umumnya, yang artinya tidak menghasilkan output yang mengarah kepada penyelesaian persoalan perempuan.

Menanggapi hal tersebut, Bahtiar Ripai salah satu Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Wanasaba yang juga merupkan narasumber pada acara Bimtek Tim Penyusus RKPDes se-Kecamatan Wanasaba pada Kamis (5/9) kemarin, mengamini apa yang dikatakan salah satu sekdes yang menjadi peserta bimtek tersebut, menurut Bahtiar, bahwa memang benar, musdes atau musrenbangdes khusus perempuan merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi perempuan, peserta musyawarah dapat memaparkan persoalan dan usulan kegiatan yang dapat menyelesaikan maupun yang dapat memenuhi kebutuhan khusus perempuan, namun dalam hal kepesertaan tidak harus semua peserta musdes atau musrenbangdes khusus perempuan  seluruhnya adalah kaum perempuan,”bahwa perempuan juga menjadi peserta musyawarah memang iya, bahwa perempuan lebih memahami persoalan dan kebutuhannya sendiri juga iya, akan tetapi keterlibatan kaum laki-laki ataupun kelompok lainnya juga bisa menjadi peserta musyawarah, namun tentunya laki-laki maupun kelompok-kelompok peduli yang memahami persoalan dan kebutuhan perempuan, banyak ko’ laki-laki yang menjadi aktifis perempuan yang konsen terhadap persoalan-persoalan perempuan dan melakukan advokasi terhadap kepentingan kaum perempuan, sehingga mereka-mereka itu juga sangat layak dan diharapkan juga menjadi peserta musyawarah” jelas laki-laki dari kerongkong itu.   

Sehingga, lanjut Bahtiar, kita jangan hanya fokus pada kata “perempuan”nya saja, namun yang perlu dipahami adalah konteks-nya yakni “Musyawarah Khusus Perempuan”, artinya kontennya adalah khusus membahas soal keperempuanan, jadi siapa saja boleh ikut menjadi peserta musyawarah yang terpenting substansi musyawarah tersebut adalah membahas pesoalan-persoalan khusus perempuan.   "yang terpenting dalam musyawarah khusus perempuan itu kita bicara mengenai persoalan dan atau kebutuhan perempuan saja sehingga di khususkan, begitu juga halnya dengan musyawarah khusus anak, disabilitas dan lansia” paparnya. 

Laki-laki yang kerab berkacamata itu juga menjelaskan bahwa, musdes ataupun musrenbang khusus perempuan, anak, disabilitas dan lansia merupakan alur dan tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, "Jadi musyawarah khusus perempuan diharapakan dapat memberikan solusi atas berbagai pesoalan yang dihadapai oleh kelompok perempuan, bahkan diharapakan dapat memunculkan ide-ide atau inovasi yang dapat mensejahterakan kaum perempuan khususnya.” pungkas Bahtiar.

Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun 2020 tersebut dibuka langsung oleh camat wanasaba Saharudin dan Pelita Yatna selaku ketua Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) yang juga merupakan Sekcam Wanasaba, acara Bimtek tersebut diselenggarakan selama dua hari  mulai hari rabu tanggal 4 sampai dengan hari kamis tanggal 5 September 2019 di Aula Rapat Kantor Camat Wanasaba, jumalah peserta sebanyak 42 orang dari 14 desa yang ada di Kecamatan Wanasaba. Pada hari pembukaan acara tersebut nampak hadir para kepala desa, ketua BPD dan LKMD dari beberapa desa yang ada. Adapun narasumber Bimtek tersebut diantaranya Pelita Yatna (Sekcam Wanasaba), Muh. Fauzan (PDP), Bahtiar Ripai (PDP), Muh. Tohri (PDTI) dan Muliadi (PLD) (Adhi).