Camat Wanasaba Ingatkan BPD Untuk Tidak Bertindak Melebihi Kewenangan

Saharudin, S.STP, MM

 Wanasaba - Sebuah pembangun desa akan berhasil optimal apabila dikerjakan secara bersama-sama dengan melibatkan semua elemen masyarakat, sebut saja peran BPD, LKMD dan lembaga lainnya yang ada di desa, peran totalitas masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan kegiatan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan tidak bisa hanya ditimpakan kepada pemerintah desa saja, terbentuknya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sesungguhnya untuk mendukung proses percepatan dan keberhasilan pembangunan,  demikian dikatakan Saharudin, camat wanasaba pada acara Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)  tahun anggaran 2020 di Aula Kantor Desa Mamben Lauk kecamatan wanasaba pada rabu (17/7) beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, lembaga kemasyarakatan desa seperti Badan Permusyawatan Desa (BPD) harus mampu menjadi lembaga yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, bukan sebagai penghalang atau penggannggu jalannya pembangunan. BPD yang diberikan kewenangan pengawasan tidak boleh bertindak melebihi kewenangannya, jika terjadi masalah pada proses perencanaan atau pelaksanaan pembangunan pada pemerintah desa, peran BPD harus mampu mengurai masalah tersebut, bukan lantas bertindak seperti auditor atau  lembaga penegak hukum lainnya yang dapat melakukan audit dan melakukan tindakan hukum, yang boleh melakukan tindakan tersebut  adalah lembaga yang memang sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang. Untuk itu ia berharap semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa harus dapat bersinergi membantu dan mendukung jalannya pembanganan. “satukan tujuan dan fokus untuk pembangunan desa, jangan hanya sekedar gugur kewajiban, akan tetapi satukan niat untuk membangun demi kesejahteraan bersama” pintanya.  

Disamping itu pula, camat wanasaba juga mengimbau masyarakat untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik infrastruktur saja, akan tetapi asfek pembangunan lainnya juga harus dipikirkan dan menjadi agenda pemerintah desa seperti pemberdayaan atau upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomis, “harapn kita juga masyarakat jangan hanya mengusulkan pembangunan fisik saja, akan tetapi perlu kita dorong adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara langsung” harapnya.

Sementara itu ditempat yang sama, sekretaris BPD juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi seluruh rangkaian pembangunan, ia berharap bahwa fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan oleh BPD akan tetapi masyarakat juga harus mampu melakukan hal yang sama, ia juga meminta kepada masyarakat agar memahami fungsi BPD yang sebenarnya, “kami berharap masyarakat memaklumi fungsi kami, fungsi pengawasan kami selaku BPD ada batasnya, kami hanya mampu memberikan saran dan rekomendasi dan sejenisnya, kami tidak bisa bertindakj seperti halnya jaksa atau polisi” jelasnya. (Adhi)