M. Tohri : Karang Taruna Harus Proaktif Dalam Proses Perencanaan Pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian pembangunan desa. Tujuan dan maksud disusunnya RKPDes adalah untuk mewujud perencanaan tahunan Desa, disamping itu pula agar tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju mandiri dan mensejahterakan masyarakat desa, adapun maksud yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai kerangka acuan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis.

Dalam Permendagri 114 pada Paragraf 2 Pasal 31 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dan BPD menyelenggarakan musyawarah Desa, paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

M. Tohri Pendamping desa Tehnik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Wanasaba menyoroti bidang pembinaan kemasyarakatan yang merupakan salahsatu bidang yang harus masuk dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut, menurutnya,anggaran yang akan digelontorkan dalam bidang ini akan dapat bermanfaat guna dan tepat sasaran apabila lembaga-lembaga yang ada di desa secara proaktif memberikan saran, usulan kepada pemerintah desa, ia mencontohkan lembaga kepemudaan seperti karang taruna, karang taruna harus proaktif dalam upaya pembangunan bidang kepemudaan sehingga pemerintah desa dalam hal ini dapat memberikan bantuan atau pembinaan sesuai kebutuhan lembaga tersebut,”karang taruna harus proaktif melaksanakan rapat-rapat internal seperti rapat bulanan maupun tahunan untuk menjaring aspirasi anggota dan kebutuhan kepemudaan agar menjadi lembaga yang produktif, jangan terpaku pada kegiatan tahunan dan hanya menyodorkan proposal” terangnya dikantor Desa Bandok pada selasa (17/9) saat fasilitasi persiapan pemeriksaan insfektorat kabupaten lombok timur.

Sehingga, lanjut Cak Ori sapaan akrabnya, lembaga-lembaga desa seperti karang taruna proaktif maka pemerintah desa akan terbantu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan  yang berkualitas dan tepat sasaran,”pemdes dalam hal ini kepala desa tentu merasa terbantu dan dapat merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan” jelasnya.

   

Laki-laki gondrong dari Aikmel Timur itu kembali menegaskan bahwa pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), RKPDes mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan sesuai regulasi. Setelah selesai disusun, selanjutnya RKPDes ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. “seringkali perencanaan terkendala tidak sesai scadhule dan kurang menyentuh kesasaran utama karena lembaga-lembaga yang ada terkadang tidak proaktif dalam proses prencanaan” pungkasnya. (Adhi)