Partisipasi Masyarakat Adalah Kesempurnaan Kinerja Pemdes

MUSDes RKP Desa, Mamben Baru

  Wanasaba – pada acara musyawarah desa  (MUSDes) rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) yang diselenggarakan oleh badan pemusyawaratan desa (BPD) desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba pada senin (15/7) minggu lalu, Plt. Kasi PMD Kecamatan Wanasaba Muhammad Nur menyampaikan dalam sambutannya  bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan program pembangunan dapat mengembangkan kemandirian  yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan. “kesempurnaan hasil kerja kepala desa apabila masyarakat ikut terlibat, berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan” jelasnya. Lebih jauh ia mengemukakan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat secara perorangan maupun kelembagaan seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, BPD, LKMD, PKK, Karang taruna dan kelompok-kelompok mayarakat lainnya, jika kesemuanya tersebut bersinergi dan memberikan saran dan gagasan kepada pemerintah desa tentu hasil pembangunan  itu akan benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, karena merekalah yang mengusulkan, merencanakan bersama pemerintah desa.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Mamben Baru, Lukman, S.PdI. bahwa pemerintah desa selalu memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat terlibat dalam semua tahapan perencanaan pembangunan, dengan keikutsertaan masyarakat tentun pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan pembangunan akan terbantu dan hasil pembangunanpun akan tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. “kami pemerintah desa bersama BPD mengundang bapak ibu saudara agar kita bisa sama-sama menentukan prioritas pembangunan yang akan kita laksanakan, untuk itu kami pemerintah desa mengharapkan kepada bapak ibu saudara benar-benar dapat memberikan usulan dan saran agar kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2020 mendatang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat kita” harapnya.

Sementatara itu, ketua BPD Mamben Baru Drs. Khalidi menyebutkan bahwa Musdes RKPDes yang diselenggarakan tersebut merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh BPD dan pemerintah desa yang telah diatur dalam regulasi pembangunan desa, dan menurutnya ini merupakan momen dan serangkaian yang harus pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terutama dalam menentukan skala prioritas pembangunan, “mari manfaatkan kesempatan ini, kita bangun desa kita, kalau bukan kita siapa lagi,” imbuhnya. RKPDes yang akan tersusun, lanjutnya, merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan dokumen yang dijadikan kiblat pembangunan desa oleh pemerintah desa. (Adhi)

Read More

Camat Wanasaba Ingatkan BPD Untuk Tidak Bertindak Melebihi Kewenangan

Saharudin, S.STP, MM

 Wanasaba - Sebuah pembangun desa akan berhasil optimal apabila dikerjakan secara bersama-sama dengan melibatkan semua elemen masyarakat, sebut saja peran BPD, LKMD dan lembaga lainnya yang ada di desa, peran totalitas masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan kegiatan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan tidak bisa hanya ditimpakan kepada pemerintah desa saja, terbentuknya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sesungguhnya untuk mendukung proses percepatan dan keberhasilan pembangunan,  demikian dikatakan Saharudin, camat wanasaba pada acara Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)  tahun anggaran 2020 di Aula Kantor Desa Mamben Lauk kecamatan wanasaba pada rabu (17/7) beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, lembaga kemasyarakatan desa seperti Badan Permusyawatan Desa (BPD) harus mampu menjadi lembaga yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, bukan sebagai penghalang atau penggannggu jalannya pembangunan. BPD yang diberikan kewenangan pengawasan tidak boleh bertindak melebihi kewenangannya, jika terjadi masalah pada proses perencanaan atau pelaksanaan pembangunan pada pemerintah desa, peran BPD harus mampu mengurai masalah tersebut, bukan lantas bertindak seperti auditor atau  lembaga penegak hukum lainnya yang dapat melakukan audit dan melakukan tindakan hukum, yang boleh melakukan tindakan tersebut  adalah lembaga yang memang sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang. Untuk itu ia berharap semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa harus dapat bersinergi membantu dan mendukung jalannya pembanganan. “satukan tujuan dan fokus untuk pembangunan desa, jangan hanya sekedar gugur kewajiban, akan tetapi satukan niat untuk membangun demi kesejahteraan bersama” pintanya.  

Disamping itu pula, camat wanasaba juga mengimbau masyarakat untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik infrastruktur saja, akan tetapi asfek pembangunan lainnya juga harus dipikirkan dan menjadi agenda pemerintah desa seperti pemberdayaan atau upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomis, “harapn kita juga masyarakat jangan hanya mengusulkan pembangunan fisik saja, akan tetapi perlu kita dorong adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara langsung” harapnya.

Sementara itu ditempat yang sama, sekretaris BPD juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi seluruh rangkaian pembangunan, ia berharap bahwa fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan oleh BPD akan tetapi masyarakat juga harus mampu melakukan hal yang sama, ia juga meminta kepada masyarakat agar memahami fungsi BPD yang sebenarnya, “kami berharap masyarakat memaklumi fungsi kami, fungsi pengawasan kami selaku BPD ada batasnya, kami hanya mampu memberikan saran dan rekomendasi dan sejenisnya, kami tidak bisa bertindakj seperti halnya jaksa atau polisi” jelasnya. (Adhi)

Read More

Pokdarwis Suryawangi Dikukuhkan.

Pengukuhan oleh Kadis Pariwisata Lotim DR H Mugni

Pembentukan kelompok sadar wisata di Kelurhan Suryawangi akan sangat membantu pemrintah dalam memajukan pariwisata yang ada di lombok timur khususnya diwilayah pantai Suryawangi yang telah tertata dengan baik, keberadaan pokdarwis perlu untuk di bentuk, di dukung dan di bina sehingga dapat berperan aktif dalam turut menggerakkan pertisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang kegiatan kepariwisataan yang ada di lombok timur.

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) diwilayah Kelurahan Suryawangi beberapa bulan yang lalu telah terbentuk, kelompok yang didominasi oleh kalang muda ini telah banyak menunjukkan kepeduliaannya terhadap titik-titik destinasi wisata yang ada di Kelurahan Suryawangi khususnya obyek wisata Pantai Pelangonan Lengkok – Timba Lindur.

Pokdarwis Suryawangi telah dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 yang dirangkai dengan even Lebaran Topat yang dihadiri oleh  Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kadis Pertanian, Kadis Arpusda, Sekretaris BAPPEDA, Kabid Kebudayaan Dikbud, Direktur Selaparang Tivi, BPPD dan beberapa unsur OPD lainnya, bertempat di destinasi wisata pantai Surayawangi kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur, dalam sambutannya Kadis Pariwisata Lombok Timur DR H Mugni, pembentukan pokdarwis harus diinisiasi dari bawah, harus diinisiasi oleh masyarakat, dan pokdarwis harus diberikan anggaran supaya bisa berkembang karena tugas pokdarwis adalah mngembangkan dan menjaga obyek wisata diwilayahnya dengan berbasis sapta pesona, sapta pesona adalah bersih, indah, sejuk , aman, tertib dan ramah, “pariwisata adalah kerja multi pihak tidak bisa kerja sendiri” paparnya, Mugni dihadapan Bupati Lombok Timur berharap agar di APBD 2020 dapat fokus ke destinasi wisata sehingga tahun berikutnya destinasi wisata Suryawangi sudah layak dijual.

Lanjutnya, Destinasi wisata di Lombok Timur sangat beragam dan sudah dikenal luas dikalangan penikmat wisata. ” Tidak hanya wisata alam, wisata budaya Gumi Selaparang dan masih banyak yang layak untuk dikembangkan  optimal ,” sebutnya

Sedangkan Bupati Lombok Timur Drs. HM Sukiman Azmi, MM. mengemukakan dalam sambutannya, bahwa untuk memasyarakatkan dan menyemarakkan pariwisata di lombok timur, setidak harus melalui empat tahapan, diantaranya iventarisasi even-even  yang dapat gunakan, yang layak dimasyarakatkan, misalnya seperti even bau nyale, rebo bontong, lebaran topat dan lain-lain, selanjutnya setelah menemukan even-even tersebut baru diselenggarakan sosialisasi, kemudian ke-tahap penyusunan anggaran dan yang keempat adalah pelaksanakan, dalam kesempatan itu pula Bupati Lotim berharap Dinas Pariwisata dan BAPPEDA dapat menyusun kalender pariwisata bersama stakeholder terkait disertai dengan anggaran, dan pada tahun 2020 dapat dilaksanakn secara penuh “jika pemerintah tidak peduli terhadap pemasyarkatan pariwisata tentu tidak akan banyak yang bisa dicapai” jelasnya. Bupati juga berharap kepada seluruh jajaran Pemda Lombok Timur untuk bersama-sama bergandeng tangan untuk melaksanakan kegiatan kepariwisataan. (Adhi)

Read More

Geliat Kepariwisataan Suryawangi

Anggota Pokdarwis Bersihkan Sampah

Peran Pokdarwis sangat dibutuhkan dalam pengembangan kepariwisataan suatu daerah, kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengembangkan pariwisata, obyek wisata akan terus berkembang jika pengunjung merasa aman, tertib, bersih, sejuk, indah dan ramah, sementara suasana-suasana seperti itu hanya bisa diciptakan oleh peran serta dan kepeduliaan masyarakat setempat.

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) diwilayah Kelurahan Suryawangi beberapa bulan yang lalu telah terbentuk, kelompok yang didominasi oleh kalang muda ini telah banyak menunjukkan kepeduliaannya terhadap titik-titik destinasi wisata yang ada di Kelurahan Suryawangi khususnya obyek wisata Pantai Pelangonan Lengkok – Timba Lindur, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pokdarwis Suryawangi adalah seperti pembersihan sampah setiap sabtu sore dan minggu, penanaman bunga, penataan parkir, inventarisir dan pemanfaatan aset pantai yang telah dibangun oleh pemerintah daerah lombok timur, dan lain-lain.

Menurut ketua Pokdarwis Suryawangi, Saparul Hamdi, bahwa sadar wisata merupakan gambaran partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam membangun iklim yang sejuk bagi tumbuh-kembangnya pariwisata disuatu destinasi atau kawasan, sehingga kesadaran masyarakat sangat penting dalam kepariwisataan sehingga pula harus tetap didorong, dan ditumbuh kembangkan, “kita berharap, bagi anggota pokdarwis yang telah memiliki kepedulian dan kesadaran harus dipertahankan kemudian ditularkan ke yang lain sehingga seluruh kita dapat bersama-sama mengembangkan potensi wisata yang ada di kelurahan suryawangi, kemajuan sektor wisata merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi” paparnya.

Lanjut Ham, begitu ia disapa, wujud dari sadar wisata adalah wujudnya sapta pesona yang merupakan jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan kembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur  kenangan.

Sementara itu, Muliadi selaku Penasihat dalam struktur Pokdarwis yang juga sebagai ketua LPMK Suryawangi, mengatakan bahwa tantangan terberat pokdarwis adalah mewujudkan salah satu unsur Sapta Pesona yaitu Bersih, khusus di pantai Pelangonan Lengkok sampah seolah tak akan pernah enyah dari wajah pantai itu, sehingga Pokdarwis harus benar-benar bertekad kuat dalam memerangi sampah, sampah-sampah tersebut tidak hanya bersumber dari perilaku pengunjung akan tetapi sampah yang sering kali menggunung dibibir pantai Suryawangi merupakan sampah kiriman yang tersalur melalui kokok (sungai) lengkok, “Pokdarwis Suryawangi harus nyatakan perang melawan sampah, dan Pokdarwis harus memiliki semangat dan enrgi jumbo untuk membersihkan kawasan pantai sebagai destinasi utama pariwisata yang bersih” ungkapnya.

Setiap sore sabtu dan minggu anggota pokdarwis terus bergerak membersihkan kawasan wisata sunrise itu, ada yang membawa karung, sabit, parang, bunga-bungaan dan sesekali menghimbau pengunjung agar menjaga kebersihan pantai. (Adhi)

Read More

Memindai Anatomi Musdes melalui Pembahasan RKPDes.

Rancangan RKPDes “Berwajah” Beton

Oleh : MULIADI (PLD) Wanasaba

Add caption

Amanat undang-undang, Desa diberikan kewenangan untuk mengelola, mengatur dan mengurus kepentingan warganya, desa diberi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sejak disahkannya Undang-undang tentang Desa, Desa diberikan dukungan pendanaan yang memadai. Kewenangan desa yang besar dan dukungan keuangan yang memadai, diharapkan akan mampu mempercepat pemberdayaan desa menuju desa yang sejahtera, kuat, maju, dan mandiri.

Menjelang akhir tahun untuk tahun berikutnya, Fardhu bagi pemerintah desa menyusun RKPDes (rencana kerja pemerintah desa). RKPDes tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Konten RKPDes adalah memuat program atau kegiatan desa selama satu tahun, terdiri dari program atau kegiatan yang didanai pemerintah desa itu sendiri, maupun program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai oleh pemerintah pusat, baik provinsi maupun kabupaten.

RKPDes sebagai rujukan bagi pemerintah desa dalam menjalankan proses perencanaan yang berkualitas dan rujukan utama untuk menyusun APBDes. Sejak awal bulan juli 2018 ini, khususnya di Kecamatan Wanasaba, pendamping desa dan pemerintah kecamatan telah memulai memasang ancang-ancang dan menyingsingkan lengan baju untuk segera berkoordinasi dengan pemerintahan desa untuk menyiapkan dan menentukan jadwal musdes terkait penyusunan RKPDes.  

Dan di Kecamatan Wanasaba dibentuk 2 (dua) Tim yang terdiri dari pendamping desa pemberdayaan (PDP), pendamping desa teknik infrastruktur(PDTI), pendamping lokal desa (PLD), Kasi PMD dan Sekcam Kecamatan Wanasaba, Tim tersebut secara kontinu mendampingi dan atau memantau pelaksanaan Musdes RKPDes, pada rabu tanggal delapan belas bulan juli, bak rombongan safari ramadhan, kedua tim tersebut menjadi mubalig sosial yang akan banyak memberikan saran dan arahan terkait dengan penyusunan kitab tahunan pembangunan di desa.

Bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi anatomi RKPDes, namun disaat musyawarah desa dalam menyusun RKPDes, suara yang paling nyaring dan lantang adalah suara tentang pembangunan infrastruktur fisik, seperti jembatan, talud, rabat jalan, spal, jalan laven, pembuatan pos ronda, Pavin Blok, penembokan sarana umum seperti polindes, bahkan penembokan tanah kuburan. Pengusulan kegiatan dari berbagai kalangan atau kelompok seperti unsur petani, buruh, pengusaha, pemerhati pendidikan, kesehatan, dan perempuan  seperti grup paduan suara yang bernada sama, bahkan dari kelompok perempuanpun tidak terdengar suara tentang kebutuhan keperempunanannya, untuk kegiatan atau program pemberdayaan hanya terdengar sayup-sayup.

Padahal disebutkan bahwa untuk menuju desa yang sejahtera, kuat, maju, dan mandiri dibutuhkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan kemampuan dan kemadirian masyarakat sesuai potensi dan sumberdaya yang ada agar dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupannya, pemberdayaan masyarakat merupakan  upaya pengembangan kecakapan atau kemampuan dan kemandirian masyarakat. (Panduan KPM Ditjen  PMD 2010).

Diberbagai kesempatan, seperti Musdes RKPDes di Desa Mamben Baru, Tembeng Putik, Wanasaba Daya dan Desa Jineng kecamatan wanasaba, Kasi PMD Kecamatan Wanasaba, Nasihun, S.Pd. dalam arahannya menjelaskan bahwa yang paling penting dalam mewujudkan desa yang maju dan sejahtera, masyarakat diharapakan dapat mengusulkan atau menginisiasi program atau kegiatan pemberdayaan seperti peningkatan keterampilan dan peningkatan kapasitas lainnya “kalau membangun rabat, jalan, talud dan sejenisnya memang tidak ada yang salah bahkan dianjurkan dan kelihatannya desa nampak lebih maju, akan tetapi kegiatan pembangunan tersebut tidak berdampak signifikan untuk kemandirian desa bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kafasitas masyarakat” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa pembangunan infrastruktur fisik akan selalu meminta dana atau anggaran karena pasti mengalami kerusakan dan perlu direhab, berbeda dengan pelatihan keterampilan, justru akan menghasilkan peningkatan ekonomi bagi masyarakat itu sendiri “kalau jalan, talud,rabat dan lain-lain, setahun atau dua tiga tahun pasti mengalami kerusakan dan tentu butuh anggaran lagi, kalau ilmu atau keterampilan, seumur hidup tidak akan hilang bahkan  dapat memberikan penghasilan bagi orang itu sendiri” bebernya.

Namun demikian, pada sesi diskusi dan penyampaian masalah dan aspirasi saat musdes berlangsung, pembangunan fisik infrasturuktur selalu mendominasi dan selalu berada pada nomer wahid, keluh kesah warga hanya soal belum direhabnya rabat gang, belum ditaludnya pinggir jalan, belum dibangunnya taman posyandu dan sejenisnya, soal pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan seolah menjadi cadangan ketika kebingungan atas infrastruktur apa yang hendak dibangun.

Jangan mengajukan usulan kegiatan hanya berdasarkan keinginan semata, akan tetapi harus berdasarkan kebutuhan, jangan fisik saja yang kita pikirkan, pikirkan juga mengenai pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatn, juga tentang perempuan yang memiliki potensi dan keterampilan, perempuan juga punya masalah, perempuan yang yang hadir dalam musdes ini harus menyuarakan masalah dan kebutuhannya, demikian dikatakan M. Fauzan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Wanasaba disetiap Musdes RKPDes.

Menyinggung soal perempuan, tingkat partisipasi perempuanpun terlihat sangat rendah, partisipasi mulai dari perencanaan pelaksanaan dan evaluasi tentu saja sangat diharapkan dalam upaya membangun desa yang kuat dan mandiri, namun seringkali perempuanpun tak mampu menyuarakan masalah dan kebutuhannya sendiri, misalnya tentang kesehatan reproduksi (Kespro) perempuan, tentang kekerasan terhadap perempuan (KTP), akses perempuan terhadap pekerjaan, kesetaraan gender dan sejenisnya. Musdes seringkali menjadi ajang kegaduhan soal infrastruktur fisik, tak heran jika nanti RKPDes berwajah Beton.

Read More