Bahtiar Ripai : Musrenbang Khusus Perempuan, Tidak Mesti Pesertanya Harus Perempuan Semua

Wanasaba – Salah satu sekretaris desa (Sekdes) di Kecamatan Wanasaba yang juga merupakan Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020, mengeluhkan sulitnya menyelenggarakan musrenbangdes khusus perempuan, karena dinilai partisipasi perempuan dalam prerencanaan pembangunan masih sangat rendah, dan bukan itu saja, menurutnya output yang dihasilkan pula dalam setiap musyawarah perempuan tidak jauh beda dengan hasil musyawarah pada umumnya, yang artinya tidak menghasilkan output yang mengarah kepada penyelesaian persoalan perempuan.

Menanggapi hal tersebut, Bahtiar Ripai salah satu Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Wanasaba yang juga merupkan narasumber pada acara Bimtek Tim Penyusus RKPDes se-Kecamatan Wanasaba pada Kamis (5/9) kemarin, mengamini apa yang dikatakan salah satu sekdes yang menjadi peserta bimtek tersebut, menurut Bahtiar, bahwa memang benar, musdes atau musrenbangdes khusus perempuan merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi perempuan, peserta musyawarah dapat memaparkan persoalan dan usulan kegiatan yang dapat menyelesaikan maupun yang dapat memenuhi kebutuhan khusus perempuan, namun dalam hal kepesertaan tidak harus semua peserta musdes atau musrenbangdes khusus perempuan  seluruhnya adalah kaum perempuan,”bahwa perempuan juga menjadi peserta musyawarah memang iya, bahwa perempuan lebih memahami persoalan dan kebutuhannya sendiri juga iya, akan tetapi keterlibatan kaum laki-laki ataupun kelompok lainnya juga bisa menjadi peserta musyawarah, namun tentunya laki-laki maupun kelompok-kelompok peduli yang memahami persoalan dan kebutuhan perempuan, banyak ko’ laki-laki yang menjadi aktifis perempuan yang konsen terhadap persoalan-persoalan perempuan dan melakukan advokasi terhadap kepentingan kaum perempuan, sehingga mereka-mereka itu juga sangat layak dan diharapkan juga menjadi peserta musyawarah” jelas laki-laki dari kerongkong itu.   

Sehingga, lanjut Bahtiar, kita jangan hanya fokus pada kata “perempuan”nya saja, namun yang perlu dipahami adalah konteks-nya yakni “Musyawarah Khusus Perempuan”, artinya kontennya adalah khusus membahas soal keperempuanan, jadi siapa saja boleh ikut menjadi peserta musyawarah yang terpenting substansi musyawarah tersebut adalah membahas pesoalan-persoalan khusus perempuan.   "yang terpenting dalam musyawarah khusus perempuan itu kita bicara mengenai persoalan dan atau kebutuhan perempuan saja sehingga di khususkan, begitu juga halnya dengan musyawarah khusus anak, disabilitas dan lansia” paparnya. 

Laki-laki yang kerab berkacamata itu juga menjelaskan bahwa, musdes ataupun musrenbang khusus perempuan, anak, disabilitas dan lansia merupakan alur dan tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, "Jadi musyawarah khusus perempuan diharapakan dapat memberikan solusi atas berbagai pesoalan yang dihadapai oleh kelompok perempuan, bahkan diharapakan dapat memunculkan ide-ide atau inovasi yang dapat mensejahterakan kaum perempuan khususnya.” pungkas Bahtiar.

Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun 2020 tersebut dibuka langsung oleh camat wanasaba Saharudin dan Pelita Yatna selaku ketua Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) yang juga merupakan Sekcam Wanasaba, acara Bimtek tersebut diselenggarakan selama dua hari  mulai hari rabu tanggal 4 sampai dengan hari kamis tanggal 5 September 2019 di Aula Rapat Kantor Camat Wanasaba, jumalah peserta sebanyak 42 orang dari 14 desa yang ada di Kecamatan Wanasaba. Pada hari pembukaan acara tersebut nampak hadir para kepala desa, ketua BPD dan LKMD dari beberapa desa yang ada. Adapun narasumber Bimtek tersebut diantaranya Pelita Yatna (Sekcam Wanasaba), Muh. Fauzan (PDP), Bahtiar Ripai (PDP), Muh. Tohri (PDTI) dan Muliadi (PLD) (Adhi).

Read More

Camat Wanasaba Soroti Soal Data

Dengan memiliki basis data dan informasi yang valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan yang baik dan komprehensif akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan.

Wanasaba -  sebenarnya penganggaran dan pelaksanaan soal pencegahan stunting sudah berjalan disemua desa yang ada di Kecamatan Wanasaba, namun seringkali kegiatan-kegiatan yang dihajatkan untuk pencegahan stunting tersebut seringkali tidak menukik ke akar persoalan yang lebih utama, ini disebabkan karena persoalan data yang tidak tersedia sehingga arah kebijakan pembangunan terkait pencegahan stunting juga menjadi tidak jelas.

Demikian dikatakan Camat Wanasaba, Saharudin, pada pembukaan acara Rembug Stunting dan Pembentukan Rumah Desa Sehat  (RDS) di Desa Bandok Kecamatan Wanasaba pada Senin (19/8) minggu lalu di Aula Kantor Desa Bandok.

Jadi tanpa ada data, lanjut Saharudin, maka arah penanganan yang lebih mendasar pada pencegahan stunting juga tidak akan jelas, dengan adanya data maka target sasaran akan lebih jelas dan akan lebih menyelesaikan persoalan mendasarnya “program ini diwajibkan dan sudah dilaksanakan namun arahnya belum jelas karena kita belum memiliki data yang ril, jadi yang mana yang mau kita selesaikan lebih dulu, itu tidak jelas” paparnya.

Data juga menurutnya merupakan dasar perlakuan atas pelayanan dan layanan yang diberikan, ia mencontohkan bahwa tidak semua bayi dan balita dapat diperlakukan sama, karena kondisinya mungkin bisa berbeda-beda, sehingga itulah pentingnya data, “misalnya ada yang gizi kurang, ada yang gizi cukup, maka perlakuannya berbeda, sehingga kita butuh data berapa yang gizi kurang berapa yang memiliki kecukapan gizi dan sebagainya, sehingga pelayanannya lebih tepat” jelasnya

Untuk itu ia berharap kepada pihak Puskesmas untuk selalu memberikan bimbingan terkait persoalan data, dan penanganan pencegahan stunting yang lebih tepat sasaran, banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting pada anak, namun ada faktor-faktor yang lebih utama dan lebih diprioritaskan untuk ditangani secara intensif, misalnya terkait persoalan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan bergizi, serta peningkatan pengetahuan kepada ibu dan megenai pola asuh dan pola pemberian makanan yang bergizi. “kita berharap pihak puskesmas terus membimbing kita, baik soal data dan penanganannya” harapnya.

Rembug Stunting yang di gelar di Aula Kantor Desa Bandok dan difasilitasi oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Wanasaba itu, dihadiri oleh Tim Pendamping P3MD Kecamatan Wanasaba, Ketua dan anggota BPD, perwakilan Karang Taruna, LKMD, Tokoh Agama dan Masyarakat, Kader Posyandu, PKK, pihak Puskesmas dan unsur-unsur kelembagaan yang ada di desa Bandok. (Adhi)

Read More

Kades Bandok Harapkan Kader Posyandu Berperan Aktif Dalam Upaya Pencegahan Stunting.

Kades Bandok Harapkan Kader Posyandu Berperan Aktif  Dalam Upaya Pencegahan Stunting.

Kades Bandok, MUJIB HM (tengah) dalam acara Rembug Stunting dan Pembentukan RDS

Wanasaba – Posyandu sudah dikenal sejak lama sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan balita. Kini, Posyandu dituntut untuk mampu menyediakan informasi kesehatan terutama bagi ibu hamil dan balita. Posyandu merupakan garda utama pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita di masyarakat. Sesuai dengan tujuan dibentuknya posyandu adalah untuk meningkatkan kesehatan bayi dan balita melalui pemberdayaan masyarakat, maka sasaran kegiatan posyandu tidak hanya anak balita saja, tetapi juga mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu nifas. Kegiatan yang dilakukan di posyandu terfokus pada pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi dan sejenisnya.

Peran posyandu dalam penanggulangan stunting dianggap sangat penting karena perannya tersebut. Melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita yang dilakukan melalui pengisian kurva KMS, balita yang mengalami permasalahan pertumbuhan dapat dideteksi sedini mungkin, sehingga tidak jatuh pada permasalah pertumbuhan stunting.

Kepala Desa Bandok, Mujib HM menyebutkan bahwa kader posyandu merupakan pemeran utama dalam upaya pencegahan stunting karena kader posyandulah yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan para ibu-ibu dan anak, sehingga kader posyandu dapat memberikan informasi kesehatan dan gizi, juga dapat mengontrol kesehatan ibu hamil, bayi dan balita, “persoalan stunting merupakan persoalan bersama, namun kita harapkan kader posyandu yang sering berhadapan langsung dengan para ibu-ibu dan anak dapat memberikan informasi dan mengontrol kesehatan mereka” harapnya.

Sementara itu, Bahtiar Ripai selaku Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Wanasaba yang memandu Rembug Stunting di Desa Bandok mengungkapkan bahwa rembug stunting merupakan salah satu upaya dalam rangka menggali informasi tentang layanan dan pelayanan yang ada di Posyandu, Paud dan ditingkat komunitas atau lingkungan masyarakat, terutama hal-hal yang berkaitan dengan faktor penyebab atau yang berkaitan dengan upaya pencegahan stunting. Kemudian output dari rembug stunting diharapkan dapat menjadi bagian dari prioritas kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang kemudian dianggarkan yang selanjutnya dapat dieksekusi oleh pemerintah desa, “hasil dari rembug kita ini  nantinya akan kita serahkan kepada pemerintah desa agar menjadi bagian dari rencana kerja untuk tahun 2020 yang disusun dalam dokumen RKPDes” jelasnya kepada pserta rembug stunting di aula kantor desa bandok pada senin (19/8) minggu lalu. (Adhi)

Read More

Kades Mamben Baru Berikan Bantuan ke Pengerajin Tikar Pandan

Lukman, S.PdI (Kades Mamben Baru) bersama Pengerajin Tikar Pandan

Wanasaba – Melihat kondisi industri kerajinan dari bahan dasar pandan khususnya pembuatan Tikar pandan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi sejak ratusan tahun silam dan hingga kini masih menjadi rutinitas sebagian besar masyarakat Desa Mamben Baru yang tak pernah terlupakan, Pemerintah Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba akhirnya ‘jemput bola’. Hal ini dilakukan dengan memberikan bahan baku pandan yang siap pakai kepada 15 kelompok pengrajin tikar pandan di desa tersebut.

Kepada media ini, Kepala Desa Mamben Baru, Lukman, S.PdI membeberkan, pihaknya memberikan bantuan tersebut tidak hanya untuk mengangkat perekonomian masyarakat desa setempat yang terbilang menengah ke bawah, namun untuk mempertahankan bahkan  mengembangkan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka sejak ratusan tahun silam.”keterampilan ini diwariskan secara turun temurun, dan kita tidak ingin ini punah, sehingga tidak hanya mempertahankan bahkan kita akan kembangkan untuk peningkatan kesejahteraan para pengerajin tikar” terang Lukman, Rabu (7/8) diruang kerjanya.

Selain pandan yang telah mengering dan siap pakai disalurkan, Pemerintah Desa setempat juga akan memberikan pelatihan berupa peningkatan kapasitas melalui pembangunan bidang pemberdayaan kepada para pengerajin tikar pandan, hal ini dimaksudkan agar para pengerajin tidak hanya mampu membuat tikar pandan namun dapat berinovasi membuat produk baru yang berbahan baku sama.

Jenis tumbuhan pandan, lanjut Lukman, banyak tersedia diwilayah desa Mamben Baru hingga wilayah desa tetangga,  tanaman pandan tumbuh subur dan memiliki kualitas yang baik, tumbuhan ini juga tidak memerlukan lahan yang khusus dan tidak membutuhkan perawatan yang mahal dan ini merupakan potensi desa yang sangat mendukung bagi para pengerajin tikar pandan. “Setelah bantuan ini diberikan, kami juga meberikan pelatihan kepada mereka, agar hasil produknya lebih berkualitas dan dapat berinovasi dengan membuat jenis produk lainnya” janji Lukman.

Kades Lukman menjelaskan bahwa jumlah pengerajin tikar pandan yang tersebar di wilayah Desa Mamben Baru sebanyak 300 orang, namun ia memperkirakan jumlah tersebut masih memungkinkan melebihi dari data yang dimiliki itu. Dari jumlah tigaratusan tersebut, Lukman menganggapnya merupakan jumlah yang sangat besar untuk dipikul sendiri, pemerintah desa menurutnya butuh energi jumbo untuk dapat mendorong dengan cepat para pengerajin kearah  yang lebih maju dan sejahtera, untuk itu ia berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat agar dapat kiranya memperhatikan dan membantu dalam bentuk apapun kepada para pengerajin tikar pandan, menurutnya jika hanya pemerintah desa tentu akan butuh waktu yang cukup lama untuk mengantarkan para pengerajin tersebut meninggalkan ketertinggalannya.”intervensi pemerintah daerah maupun pusat untuk membantu sangat kita harapkan, karena banyak hal yang dibutuhkan, misalnya modal usaha, pemasaran, peningkatan keterampilan dan lain sebagainya, jadi kalau hanya pemerintah desa, butuh waktu yang cukup lama ya” tandasnya. (adhi)

Read More

Kades Rapiin : Masyarakat Jangan Hanya Fokus Pada Pembangunan Fisik

MUSDES RKP Desa Th 2020, Desa Wanasaba Daya

Wanasaba Daya – Kepala Desa Wanasaba Daya, Rapiin dalam kegiatan musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa menyampaikan bahwa pada RKP Desa tahun 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini hanya didominasi oleh kegiatan-kegiatan pembangunan fisik infrastruktur, banyaknya kegiatan-kegiatan pembangunan fisik infrastruktur tersebut menurutnya memang diusulkan oleh masyarakat, untuk itu ia mengimbau masyarakat untuk tidak hanya fokus kepada pembangunan fisik saja, tidak ada yang salah dan bukan tidak penting pembangunan infrastruktur fisik sebutnya, namun menurutnya jika hanya fokus kepada pembangunan fisik maka pembangunan ekononomi dan pemberdayaan akan terabaikan, padahal pemberdayaan dan pengembangan prekonomian masyarakat juga sangat dibutuhkan terutama masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, “jangan hanya fokus pembangunan fisik saja, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi juga sanagat penting, saya mengimbau kepada bapak ibu saudara yang hadir karena usulan-usulan yang bapak ibu saudaralah yang menjadi dasar perencanaan pembanguan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa” jelasnya.

Misalnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, lanjut Rapiin, salah satunya melalui pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes), lebih jauh ia menjelaskan bahwa, dengan pengembangan BUMDes tidak hanya mampu mendongkrak tingkat ekonomi masyarakat akan tetapi juga akan mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), “dengan BUMDes kita bisa membantu peningkatan ekonomi masyarakat juga PADes desa kitapun dapat ditingkatkan” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Muh. Fauzan selaku koordinator pendamping P3MD kecamatan wanasaba mengamini pernyataan kades Rapiin. Papar Fauzan, apa yang diharapkan oleh kepala desa wanasaba daya perlu dan harus didukung oleh warga masyarakat wanasaba daya, program pemerintah desa yang diamanatkan oleh undang-undang bukan hanya pembangunan pisik saja akan tetapi bidang pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan juga harus mendapat porsi yang cukup, sehingga pembangunan desa dapat berjalan disemua asfek kehidupan masyarakat desa,”apa yang dikatakan pak kades tadi kita harus dukung, karena memang benar bahwa pemerintah desa berkewajiban melakukan upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat” jelas Fauzan.

Pada acara musyawarah desa (Musdes) penyusunan rencana kerja pemerintah desa tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok perempuan, pemerintah kecamatan, Tim pendamping desa, dan tim pelaksana inovasi desa (TPID) kecamatan wanasaba. Agenda rutin tahunan desa tersebut diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) wanasaba daya pada selasa (16/7) minggu lalu di ruang utama aula kantor desa wanasaba daya kecamatan wanasaba. (Adhi)

Read More