Musim Panas, Petani Tembakau Virginia Resah

Terara, DA : Khususnya diwilayah Desa Rarang Selatan hingga ke Desa Rarang Batas. Hari itu (13/7) para petani tambakau virginia nampak sibuk melawan panas terik matahari dan dahaga puasa untuk sekedar mengairi pohon tembakau yang baru beberapa minggu ditanam, menenteng ember air dan menuangnya ke pangkal pohon tembakau dengan satu cedok ukuran 0,5 liter agar tanaman tembakau tidak terbakar oleh panas matahari dan tanah yang sudah mulai kering dan mengeras. Timan (40) mengaku resah dengan kondisi musim panas yang terjadi, jika dia tidak memiliki uang untuk sewa mesin dan beli air, tentu petani miskin sepertinya harus kerja keras setiap harinya untuk mengairi tembakau dengan berkeliling membawa ember. Jika tidak demikian maka panen tembakaupun akan terancam gagal total, “kalau tidak sanggup berkeliling bawa ember menyirami pohon tembakau tentu kita akan rugi, atau paling tidak kita harus punya uang untuk sewa mesin air, makanya makin hari kita makin resah saja dengan musim panas ini” tuturnya bergantian dengan sang istri. Sambil menunjukkan warna coklat tua batang tembakau akibat kekeringan, Timan juga mengakui bahwa debit air di sejumlah embung/ mata air juga kian menyusut. Hal senada juga diungkapkan Nasrudin (41), ia memperkirakan bahwa untuk tahun ini petani yang berada di Rarang selatan hingga ke Rarang Batas mencapai rartusan hektar lahan untuk menanam tembakau dan mengalami hal yang sama yakni masalah kekeringan di musim panas sekarang ini. Dampak yang sangat mencuat dari musim panas seperti ini adalah terancamnya pohon tanaman tembakau terbakar akibat lambatnya mendapat pengairan, selanjutnya adalah kost atau biaya yang semakin membengkak,”kami petani saat ini memang benar-benar susah akibat dari musim panas sekarang ini, yang akibatnya tembakau bisa mati atau terbakar, biaya juga semakin bertambah, bayangkan saja untuk satu hektar jika kita menyewa mesin dan mengairinya dapat memakan waktu sampai lima hari bahkan bisa lebih baru bisa terairi semuanaya, dan satu hari hari biaya pengairan dengan mesin mencapai tiga ratus ribu rupiah perhari, jadi bagaimana kami tidak pusing”ungkap Nasrudin yang juga merupakan Kadus Seganteng. Lebih jauh Nasrudin menuturkan bahwa pembengkakan biaya atau kost yang tinggi pada musim tanam kali ini juga diakibatkan oleh tenaga kerja kurang yang dibarengi dengan ongkos atau upah buruh harian yang mahal, untuk satu hari per orang mencapai Rp.40.000,-, musim panas yang terus mendera para petani tembakau memaksa untuk bisa kerja keras dan  memutar otak mencari utangan (pinjam modal/uang) untuk menyelamatkan tanaman tembakau agar tidak merugi. “kita memang benar-benar harus kerja keras dan bisa mencari utangan atau modal untuk membiayai tanaman tembakau kita”keluh Nasrudin. Seperti yang diungkapkan petani lainnya Nasrudin juga mengakui bahwa debit air kian menyusut, sehingga dapat menyewa mesin pompapun tidak lantas masalah menjadi ringan, karna setelah mendapat mesin pompa para petani juga dipeningkan dengan mencari sumber air yang cukup  disedot untuk mengairi tanaman tembakaunya. (adhi)

Read More

Kades Bebidas Akan Berikan Reward Bagi Kader Posyandu Yang Aktif Dalam Pencegahan Stunting

Harmain (Kades Bebidas) Saat Membuka Rembug Stunting dan Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS)

Wanasaba – Penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama karena persoalan stunting adalah persoalan masadepan generasi yang akan datang, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mengintruksikan bahwa penanganan pencegahan stunting merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga desa harus menganggarkan minimal duapuluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) nya untuk penanganan pencegahan stunting, bahkan Pemerintah Daerah Lombok Timur menjanjikan umroh bagi para kepala desa yang mampu menekan angka stunting.

Demikian dikatakan Kepala Desa Bebidas saat membuka acara Rembug Stunting dan Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS) di aula kantor Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba pada Selasa (3/9) minggu lalu. Sambung Harmain, kepala desa Bebidas, Bupati Lombok Timur menjanjikan umroh kepada para kepala desa yang mampu menekan angka stunting merupakan penyemangat dan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan stunting. “Umroh bagi kepala desa adalah penyemangat, namun bukan soal hadiah umroh, ini merupakan bentuk keseriusan, dan kita harus benar-benar laksanakan karena merupakan tanggung jawab kita bersama, karena menyangkut masadepan generasi kita” jelasnya  dihadapan para kader posyandu dan peserta rembug lainnya.

Pencegahan stunting ini, lanjut Harmain, harus benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak melalui bidang dan fungsi masing-masing, terutama para kader posyandu, karena sasaran utama pencegahan stunting adalah mulai dari ibu hamil hingga balita, dan kader posyandulah yang paling dekat dan banyak bersentuhan terkait dengan ibu hamil dan balita. Kades bebidas menghimbau kepada para kader agar terus memantau, melakukan pembinaan serta meng-update data-data agar penanganan stunting benar-benar terlaksana dan tepat sasaran oleh pemerintah desa, bahkan kades harmain menjanjikan reward bagi kader yang benar-benar dan sunguh-sungguh melaksakan tugasnya dalam upaya pencegahan stunting. “kader yang sungguh-sungguh membantu kita akan kita berikan penghargaan nantinya” janji Harmain.

Lebih jauh, Kepala Desa Bebidas mengaku bahwa isentif dan biaya oprasional para kader posyandu tetap dianggarkan dan kedepan akan ditingkatkan, namun ia mengingatkan bahwa  seberapapun besaran insentif dan biaya oprasional akan selalu dirasa kurang oleh para kader jika para kader tidak ikhlas dan sungguh-sungguh bekerja membantu masyarakat,”sebenarnya jika kita ikhlas bekerja seberapupun yang kita dapat tidak akan jadi masalah, tapi bekerjalah dengan sebaik-baiknya membantu kita dan masyarakat, kita akan tingkatkan biaya-biaya yang akan diperlukan” ungkapnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Bahtiar Ripai dari Pendamping Desa Pemberdayaan P3MD selaku fasilitator dalam rembug stunting tersebut menyebutkan bahwa penanganan stunting merupakan aksi nasional  yang menekankan pada  kegiatan konvergensi baik ditingkat nasional daerah dan desa untuk memprioritaskan  kegiatan intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif pada 1000 hari pertama kehidupan hingga sampai usia enam tahun, “penyebab stunting itu daiantaranya faktor kekurangan gizi, kurangnya akses makanan bergizi, kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga, pola pengasuhan, pola pemberian makanan, sanitasi dan air bersih, sehingga penanganannya mulai dari posyandu, pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga Keluarga dan atau Komunitas”  papar Bahtiar.

Pelaksanaan rembug stunting ini dihadiri oleh Tim Pendamping P3MD, Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamtan Wanasaba, pihak Puskesmas, unsur dari DP3AKB/PLKB, Kader PKK dan beberapa perwakilan  lembaga desa lainnya. (adhi)

Read More

Pemdes Mamben Baru Lakukan Konvergensi Pencegahan Stunting

Camat Wanasaba (Saharudin, S. STP. MM) Saat Membuka Sosialisasi Penanganan Stunting Menuju Desa Sehat Dan Ramah Anak (Kades Mamben Baru-Lukman, S.PdI dan Narasumber)

Wanasaba : Percepatan konvergensi pencegahan stunting merupakan program nasional, mulai dari pemerintah daerah provinsi hingga pemerintah daerah kabupaten didorong ututuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan program pembangunan yang mengarah kepada pencegahan stunting termasuk dipemerintahan tingkat desa, ditingkat desa bahkan dimandatkan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) harus terpenuhi untuk pencegahan stunting.

Desa Mamben Baru merupakan salah satu desa yang menunjukan komitmennya dalam upaya pencegahan stunting, tidak semua desa dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik, pemerintah desa mamben baru serius dalam penanganan program ini, demikian dikatakan Saharaudin camat wanasaba pada pembukaan acara Sosialisasi Kesehatan Tentang Penanganan Stunting Menuju Desa Sehat Dan Ramah Anak, pada senin (26/8) minggu lalu di Kantor Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba.

Pencegahan stunting, lanjut Saharudin, merupakan investasi masa depan, investasi jangka panjang, karena program kegiatan pencegahan stunting adalah program pembentukan generasi sejak dari kandungan hingga umur dua tahun atau yang lebih dikenal dengan 1000 HPK (seibu hari pertama kehidupan), program ini adalah upaya agar generasi kedepan tidak stunting yang artinya tidak gagal tumbuh atau bertubuh pendek dan tidak memiliki keterlambatan berpikir, namun penanganannya meliputi berbagai aspek, mulai dari kesehatan ibu hamil, penanganan balita di posyandu, prilaku masyarakat hingga soal sanitasi.

Sementara itu, Lukman Kades Mamben Baru dalam sambutannya mengajak semua komponen masyarakat untuk terlibat ambil bagian dalam penanganan pencegahan stunting, karena menurutnya bahwa pencegahan stunting tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Puskesmas dan pemerintah desa saja, namun harus melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat yang ada. “kami dari pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh keterlibatan masyarakat, kami butuh dukungan semua pihak, mari kita bekerjasama agar program dan kegiatan yang kita laksanakan ini dapat berhasil sesuai dengan harapan kita bersama” serunya.

Ditempat yang sama, salah satu Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) kecamatan wanasaba, Nani Mulyana, mengamini apa yang diungkapkan camat wanasaba, bahwa Desa Mamben Baru merupakan desa yang betul-betul menunjukkan keseriusannya melaksanakan program pencegahan stunting, “kalau didesa lain kegiatan seperti ini rata-rata setengah hari selesai, tapi disini hampir satu hari dari pagi sampai sore, dan di desa lain narasumbernya dari puskesmas, sedangkan disini nara sumbernya merupakan orang-orang yang ahli dibidangnya di tingkat kabupaten bahkan provinsi” jelasnya.

Pada acara Sosialisasi Kesehatan Tentang Penanganan Stunting Menuju Desa Sehat Dan Ramah Anak yang dirangkai dengan acara Rembug Stunting dan Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS) itu di hadiri oleh Dr. Fathurrahman ahli Stunting yang juga merupakan Kabag Kesra Setda Kab. Lotim, Lalu Yulchaidir, M.Psi Ketua HIPSI NTB yang juga Direktur Komunitas Parenting Lombok, Lalu Mawardi, M.Kes Bidang Gizi dari Dinkes Lotim, serta Usman Mecca, S.St.Ft ahli fisioterafi dari Dinas P3AKB Lotim selaku narasumber, turut hadir Tim Pendamping P3MD, Tim Pelaksana Inovasi Desa, pihak Puskesmas kecamatan wanasaba, BPD, LKMD, Karang Taruna, seluruh kader Posyandu dan PKK serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba. (Adhi)

Read More

Dalam Rangka Penyusunan RKPDes, Tim Penyusun Lalui 9 Tahapan

Muh. Fauzan saat diwawancarai Jurnalis TembengTV

Wanasaba – Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020, pemerintah desa khususnya Tim Penyusun yang dibentuk oleh Pemdes hendaknya harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai regulasi yang ada, pada tahun 2019 ini penyusunan RKPDes untuk tahun 2020 setidaknya melalui 9 langkah atau tahapan.

Demikian dikatakan Muh. Fauzan saat diwancarai Jurnalis TembengTV usai melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Aula Rapat Kantor Camat Wanasaba, pada Kamis (5/9).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan di desa dan mengarah kepada pencapain pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa serta mewujudkan visi dan misi kepala desa, sehingga dengan RKPDes ini pembangunan desa sesuai dengan arah dan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama, baik masyarakat, desa, daerah dan negara.

Dihadapan peserta Bimtek, Fauzan juga menjelaskan bahwa tujuan disusunnya RKPDes, agar tercapainya perencanaan desa dalam usaha mewujudkan rencana pembangunan dalam satu tahun yakni tahun 2020. Dan tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien, efektif dan ekonomis dalam pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Sembilan langkah penyusunan RKPDes 2020, menurut Fauzan diantaranya, dimulai dengan Musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, kemudian dibentuknya Tim Penyusun, selanjutnya Tim Penyusun tersebut melakukan pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program dan atau kegiatan yang masuk desa, disamping pencermatan pagu indikatif Tim juga diwajibkan untuk melakukan pencermatan ulang dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang menjadi dasar penyusunan RKPDes, setelah pelaksanaan berbagai pencermatan barulah Tim melakukan penyusunan rancangan RKPDes, Musrenbang Desa kemudian di tetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) oleh pemdes dan BPD.

Ditanya soal potensi dan peluang terjadinya perubahan RKPDes, Fauzan menjelaskan bahwa perubahan tersebut bisa saja dilakukan jika sudah memenuhi syarat sebagaimana yang di atur dalam regulasi, “perubahan RKPDes bisa dilakukan apabila terjadi bencana alam, atau adanya perubahan arah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah” sebutnya.

Muh. Fauzan merupakan koordinator Tim Pendamping P3MD Kecamatan Wanasaba, saat menyampaikan materi pada Bimtek penyusunan RKPDes dihadapan perwakilan Tim Penyusun dari 14 desa se kecamatan wanasaba, Fauzan mengimbau agar para tim penyusun mengikuti alur dan tahapan yang sudah disampaikan pada Bimtek yang diselenggarakan selama dua hari tersebut, “kami berharap kepada bapak-ibu tim penyusun agar melalui tahapan yang sudah kami sampaikan tadi” tutupnya. (Adhi)

Read More

Bahtiar Ripai : Musrenbang Khusus Perempuan, Tidak Mesti Pesertanya Harus Perempuan Semua

Wanasaba – Salah satu sekretaris desa (Sekdes) di Kecamatan Wanasaba yang juga merupakan Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020, mengeluhkan sulitnya menyelenggarakan musrenbangdes khusus perempuan, karena dinilai partisipasi perempuan dalam prerencanaan pembangunan masih sangat rendah, dan bukan itu saja, menurutnya output yang dihasilkan pula dalam setiap musyawarah perempuan tidak jauh beda dengan hasil musyawarah pada umumnya, yang artinya tidak menghasilkan output yang mengarah kepada penyelesaian persoalan perempuan.

Menanggapi hal tersebut, Bahtiar Ripai salah satu Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Wanasaba yang juga merupkan narasumber pada acara Bimtek Tim Penyusus RKPDes se-Kecamatan Wanasaba pada Kamis (5/9) kemarin, mengamini apa yang dikatakan salah satu sekdes yang menjadi peserta bimtek tersebut, menurut Bahtiar, bahwa memang benar, musdes atau musrenbangdes khusus perempuan merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi perempuan, peserta musyawarah dapat memaparkan persoalan dan usulan kegiatan yang dapat menyelesaikan maupun yang dapat memenuhi kebutuhan khusus perempuan, namun dalam hal kepesertaan tidak harus semua peserta musdes atau musrenbangdes khusus perempuan  seluruhnya adalah kaum perempuan,”bahwa perempuan juga menjadi peserta musyawarah memang iya, bahwa perempuan lebih memahami persoalan dan kebutuhannya sendiri juga iya, akan tetapi keterlibatan kaum laki-laki ataupun kelompok lainnya juga bisa menjadi peserta musyawarah, namun tentunya laki-laki maupun kelompok-kelompok peduli yang memahami persoalan dan kebutuhan perempuan, banyak ko’ laki-laki yang menjadi aktifis perempuan yang konsen terhadap persoalan-persoalan perempuan dan melakukan advokasi terhadap kepentingan kaum perempuan, sehingga mereka-mereka itu juga sangat layak dan diharapkan juga menjadi peserta musyawarah” jelas laki-laki dari kerongkong itu.   

Sehingga, lanjut Bahtiar, kita jangan hanya fokus pada kata “perempuan”nya saja, namun yang perlu dipahami adalah konteks-nya yakni “Musyawarah Khusus Perempuan”, artinya kontennya adalah khusus membahas soal keperempuanan, jadi siapa saja boleh ikut menjadi peserta musyawarah yang terpenting substansi musyawarah tersebut adalah membahas pesoalan-persoalan khusus perempuan.   "yang terpenting dalam musyawarah khusus perempuan itu kita bicara mengenai persoalan dan atau kebutuhan perempuan saja sehingga di khususkan, begitu juga halnya dengan musyawarah khusus anak, disabilitas dan lansia” paparnya. 

Laki-laki yang kerab berkacamata itu juga menjelaskan bahwa, musdes ataupun musrenbang khusus perempuan, anak, disabilitas dan lansia merupakan alur dan tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, "Jadi musyawarah khusus perempuan diharapakan dapat memberikan solusi atas berbagai pesoalan yang dihadapai oleh kelompok perempuan, bahkan diharapakan dapat memunculkan ide-ide atau inovasi yang dapat mensejahterakan kaum perempuan khususnya.” pungkas Bahtiar.

Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun 2020 tersebut dibuka langsung oleh camat wanasaba Saharudin dan Pelita Yatna selaku ketua Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) yang juga merupakan Sekcam Wanasaba, acara Bimtek tersebut diselenggarakan selama dua hari  mulai hari rabu tanggal 4 sampai dengan hari kamis tanggal 5 September 2019 di Aula Rapat Kantor Camat Wanasaba, jumalah peserta sebanyak 42 orang dari 14 desa yang ada di Kecamatan Wanasaba. Pada hari pembukaan acara tersebut nampak hadir para kepala desa, ketua BPD dan LKMD dari beberapa desa yang ada. Adapun narasumber Bimtek tersebut diantaranya Pelita Yatna (Sekcam Wanasaba), Muh. Fauzan (PDP), Bahtiar Ripai (PDP), Muh. Tohri (PDTI) dan Muliadi (PLD) (Adhi).

Read More