STQ Tingkat Kelurahan Suryawangi Resmi Ditutup, Lurah Suryawangi Sebut ada Kemisteri Dengan Warga

 

Ziat Wijaya, S.Sos. (Lurah Suryawangi)

Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat Kelurahan Suryawangi Resmi ditutup yang ditandai  dengan membunyikan sirene oleh Lurah Suryawangi pada minggu malam bertempat di Kantor Lurah Suryawangi (17/7), STQ yang digelar mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Juli itu melombakan Cabang lomba Tilawatil Alquran dan Tahfiz Alquran tingkat anak-anak dan dewasa. Adapun tujuan diselenggarakannya STQ tingkat kelurahan Suryawangi adalah untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan pengalaman isi kandungan Al-Quran serta memilih peserta terbaik di Kelurahan Suryawangi yang nantinya diikutsertakan pada MTQ tingkat Kecamatan Labuhan Haji. Pada STQ ke-27 yang diikuti oleh peserta dari tujuh lingkungan tersebut berdasarkan keputusan Dewan Hakam, lingkungan Loang Sawak keluar sebagai juara umum pertama, kemudian disusul oleh linkungan Dasan Bantek menduduki peringkat ke-dua dan lingkungan Lengkok menyandang predikat juara umum ke-tiga.

Lurah suryawangi, Ziyat Wijaya, dalam sambutannya kembali mengatakan bahwa kendati waktu persiapan penyelenggaraan STQ itu relative singkat namun kegitan tersebut dapat diselenggarakan secara maksimal, hal ini dikarenakan atas  kerja keras dan kekompakan panitia penyelenggara serta dukungan masyarakat suryawangi secara umum,”atas kerja keras, kekompakan panitia dan dukungan masyarakat suryawangi, Alhamdulillah penyelenggaraan STQ ini dapat kita laksanakan dengan baik” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ziat Wijaya yang kini memasuki bulan ketiga memimpin Kelurahan Suryawangi merasa ada kedekatan emosional dengan warga masyarakat, untuk itu ia berharap hubungan baik tersebut dapat terbina secara berkelanjutan sebagai modal utama membangun Suryawangi kearah yang lebih baik, “walaupun baru tiga bulan, semacam ada kemisteri dengan warga masyarakat Suryawangi, kedekatan emosional mulai terjalin dengan masyaratakat”, sebutnya. Jalinan kemisteri yang dimakasud adalah dalam konteks dirinya sebagai Lurah dan warga masyarakat suryawangi yang dipimpinnya memiliki ikatan dan harmoni untuk menjalani kehidupan bersama mewujudkan Kelurahan Suryawangi yang aman, nyaman dan sejahtera.

Diakhir sambutannya, Ziat Wijaya yang pernah menjabat sebagai Kasi Trantib Kecamatan Labuhan Haji itu menekankan kepada para peserta STQ untuk tidak puas dengan perolehannya saat ini, apa yang diraih pada STQ kali ini merupakan tangga awal kearah yang lebih tinggi, ia berharap kepada para pemenang untuk terus mengasah kemampuannya agar menjadi Qori’ Qori’ah, Hafiz Hafizah terbaik, baik ditinkgat kecamatan, kabupaten bahkan ke tingkat nasional agar dapat menjadi kebanggaan keluarga khususnya dan warga masyarakat Suryawangi pada umumnya, sedangkan yang belum beruntung saat ini, ia berharap untuk tidak putus asa, tidak berkecil hati, akan tetapi kegagalan ini harus dijadikan cambuk dan semangat untuk terus belajar dan belajar mengembangkan potensi yang dimiliki, “yang belum beruntung jangan putus asa tapi harus tetap belajar mengembangkan kemampuan diri” pintanya. (Adhi)

 

Read More

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Download 

Read More

 

Kasi PMD Kecamatan Wanasaba,
Dorong Upaya Pemberdayaan Masyarakat

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Bandok Kecamatan Wanasaba menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDes) pembahasan dan penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022, selain pimpinan dan anggota BPD, Kepala Desa dan perangkatnya turut hadir pula Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dan Pemerintah Kecamatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kasi PMD Kecamatan Wanasaba pada senin (14/3) di Aula Kantor Desa Bandok.

Pada kesempatan tersebut Kasi PMD Kecamatan Wanasaba, Herman, SH dalam pengantarnya menyebutkan bahwa kehadiran TPP selaku pendamping desa dinilai sangat penting dan masih dibutuhkan, keberadaan pendamping desa menjadi daya dukung dalam proses dan tahapan perencanaan pembangunan ditingkat desa, “percayalah keberadaan TPP akan cukup membantu, dari segi pendidikan cukup memadai, dan kemampuan tentu sudah terbekali untuk menutupi berbagai kekurangan kita di desa”, jelasnya.

Lebih jauh, Herman, SH yang baru satu bulan menjalankan tugasnya sebagai Kasi PMD di Kecamatan Wanasaba juga mengingatkan serta mendorong pemerintah desa untuk lebih menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan dan program pemerintah desa, karena menurutnya, pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi angka penganguran, angka kemiskinan dan angka ketertinggalan sebuah desa, untuk itu diharapkan pemerintah desa dapat mengoptimalkan  anggaran yang mengarah kepada program-program pemberdayaan masyarakat,”dengan adanya pemberdayaan masyarakat maka akan dapat mengurangi angka penganguran, angka kemiskinan dan angka ketertinggalan” bebernya.

Sementara itu Koordinator TPP Kecamatan Wanasaba Muh. Fauzan, S.Si meminta pemerintah desa setelah dokumen APBDes ditetapkan agar segera mempublikasikan rincian umum APBDes tersebut dengan pembuatan baliho yang kemudian ditempatkan di tempat-tempat strategis. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, dan juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa,”kita harapkan, setelah APBDes ini ditetapkan agar pemerintah desa segera membuat baliho, dan dipasang ditempat-tempat strategis, karena masyarakat punya hak untuk mengetahuinya dan juga sebagai bentuk transparansi pemerintah desa,”pungkasnya. (Adhi)

Read More

 Korcam TPP Kecamatan Wanasaba : Desa Harus Patuhi Regulasi Dalam Penyusunan APBDes.

Muh. Fauzan, S.Si
Koordinator TPP Kec. Wanasaba

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang cukup besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa tahun 2022 telah diprioritaskan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit empat puluh persen, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit dua puluh persen, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit delapan persen dari alokasi Dana Desa setiap desa, hal tersebut tentunya berpijak pada regulasi yang ada diantaranya Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa, dan regulasi ini juga harus menjadi instrument Tim evaluasi Kecamatan untuk mencermati dan mengoreksi APBDes tahun 2022, demikian dikatakan Muh. Fauzan, S.Si saat mendampingi Tim Evaluasi APBDes di Ruang Kasi PMD Kecamatan Wanasaba beberapa waktu yang lalu.

Laki-laki bertubuh gempal yang merupakan koordinator TPP Kecamatan Wanasaba tersebut kembali menegaskan bahwa pemerintah desa tidak boleh keluar dari koridor dalam penyusunan APBDes tahun 2022 karena bersifat wajib, “PP nomer 104, PMK 190 merupakan koridor pemdes dalam menyusun APBDes tahun ini, tidak boleh suka-suka, regulasi itu wajib dipatuhi” tegasnya. Untuk itulah TPP baik itu TPP Desa maupun TPP Kecamatan sejak keluarnya regulasi tersebut telah mengarahkan dan mendampingi desa sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, sehingga APBDes tahun 2022 khususnya desa-desa diwilayah kecamatan wansaba harus dan dapat dipastikan memenuhi prioritas program pembangunan yang diamanatkan oleh pemerintah.

Masih kata Fauzan, terkait dengan penentuan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa (KPM BLT-DD) harus melalui musyawarah desa khusus (MUSDESUS) yang diselenggarakan oleh BPD dan Pemerintah Desa dan hasil musyawarah tersebut harus dituangkan dalam berita acara yang kemudian diterbitkannya peratauran kepala desa atau keputusan kepala desa sebagai alas hukum penyaluran BLT-DD. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa, jika pemerintah desa dan BPD mengacu pada kreteria sebagaimana pasal 33 PMK 190, maka pemerintah desa dapat meminimalaisir konflik kepentingan yang banyak menghantui pemerintah desa dalam menentukan penerima bantuan tersebut, ”sebenarnya kepala desa banyak yang was-was, khawatir dalam menentukan KPM, tapi jika berpegang pada kreteria yang sudah digariskan oleh pemerintah, saya fikir pemdes dapat meminimalisir ke-khawatiran-khawatiran yang diperkirakan terjadi”jelasnya.

Menyinggung soal porsi duapuluh persen untuk ketahanan pangan dan hewani dari dana desa, Fauzan mengatakan bahwa alokasi duapuluh persen tersebut merupakan standar minimal karena dalam bahasa regulasinya menyebutkan “Paling sedikit” yang artinya minimal, dan pemerintah desa dalam menentukan kegiatan tersebut tentunya berdasarkan karakteristik dan potensi desa,” dalam PMK itukan disebutkan bahwa pemerintah desa melakukan penyesuaian kegaiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi desa, ini bisa dibaca di pasal 34 ayat 2 di PMK itu”. Tutupnya.  (Adhi)

Read More

 

Dari MUSRENBANG KECAMATAN WANASABA.

Camat Wanasaba minta Kades Sukseskan Vaksinasi Dan Manfaatkan Peluang.

 

Wanasaba, SAD - Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok timur, Kecamatan wanasaba telah sukses melaksanakan musrenbang pada selasa (8/3) kemaren, kegiatan tersebut dihadiri oleh semua Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Perempuan dari 14 desa se kecamatan wanasaba juga turut hadir seluruh TPP Kecamatan Wanasaba beserta unsur-unsur terkait dari unit dinas lainnya yang berada di Kecamatan Wanasaba. Kegaitan musrenbang merupakan sarana strategis sebagai forum untuk menghimpun dan mempertautkan usulan dari desa dengan program prioritas kabupaten, usulan hasil musrenbang ditingkat kecamatan diharapkan sebagai  bahan masukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun  RENJA (Rencana Kerja) OPD tahun 2023 yang akan dibahas lebih lanjut dalam Forum OPD.

Dalam sambutannya Camat Wanasaba Yusri, S.Sos  menyinggung soal keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang berdampak pada kondisi kantor camat yang butuh perbaikan karena dianggap sudah sangat meperihatinkan, “Kantor camat kita juga butuh anggaran untuk perbaikan, namun karena keterbatasan anggaran kabupaten terutama di masa pandemi Covid-19, belum mendapatkan bantuan, maka kami juga belum mampu melakukan perbaikan” jelasnya, selain itu juga Camat Wanasaba memaparkan soal progress pelaksanaan Vaksinasi sesuai arahan Bupati Lombok Timur yang menargetkan target delapanpuluh persen (80%) capaian Vaksinasi di masing-masing kecamatan, untuk itu ia  meminta kerja sama semua pihak untuk dapat mencapai target tersebut terutama bagi kepala desa yang berada diwilayah pemerintah kecamatan, “Mohon Pak Kepala marilah dengan kerja bersama, kita pasti akan bisa, untuk mencapai target kita”, harapnya.

Sementara itu kaitannya dengan pembangunan ditingkat desa, Yusri juga menekankan kepada para Kepala Desa untuk lebih kreatif, inovatif dalam memanfaatkan peluaang-peluang yang ada untuk melakukan terobosan dengan OPD terkait untuk menjemput program-program yang telah ada diberbagai OPD untuk kemajuan pembangunan desa, “Kepala desa yang memiliki peran penting dalam kegiatan ini, silahkan menggunakan setrategi, apakah pakai loncat kijang atau loncat katak silahkan saja” pintanya. Ia mendorong semua kepala desa untuk tidak selalu berdiam diri dikantor, namun harus agresif untuk mengintif beberapa program yang ada, baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, “Jangan kita duduk saja dikursi kita, tanpa kita mencari peluang-peluang yang ada ditingkat kabupaten, provinsi maupun pusat” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Lombok Timur, M. Khairul Fathi, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan siklus penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang juga bagian dari tahapan setelah musrenbang desa, siklus ini juga menurutnya harus tetap dilaksanakan setiap tahun. Musrenbang juga merupakan sarana dalam rangka melaksanakan proses dan sebagai bagian dari ikhtiar untuk mengusulkan berbagai kegaiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dapat dilaksanakan oleh  pemerintah daerah. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa usulan-usulan dari desa sebenarnya sudah masuk dan telah di entri melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) oleh masing-masing desa, namun kehadiran pihaknya dalam musrenbang tersebut untuk memastikan kembali dari sekian banyak usulan yang diusulkan, kegiatan mana yang menjadi prioritas utama, “kedatangan kami untuk memastikan kegiatan mana yang menjadi prioritas” jelasnya. Dan kegitan-kegiatan yang diusulkan yang menjadi prioritas utama juga akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia ditingkat kabupaten. Adhi

 

Read More