Muh Fauzan : BLT-DD Bukan Satu-satunya Prioritas Pembangunan.

 

Muh. Fauzan, S.Si.  PDP Kec. Wanasaba

Wanasaba : Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Wansasaba Lombok Timur, Muh. Fauzan, S.Si menyebutkan bahwa program pembangunan desa harus selaras dengan SDGs (Sustainable Development Goals) Desa yakni  tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sehingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) bukan satu-satunya yang harus diprioritaskan oleh pemerintah desa. Ia menyebutkan setidaknya ada delapan belas tujuan dan sasaran SDGs Desa yang menjadi arah perencanaan pembangunan desa. Demikian dikatakannya saat memfasilitasi Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) penentuan jumlah KPM penerima BLT-DD yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba di Aula Gedung Kantor Desa Wanasaba Daya pada Jumat (22/1) kemarin.

Pada acara Musdesus yang berlangsung alot tersebut, Fauzan menjelaskan bahwa pemerintah desa perlu mempertimbangkan prioritas pembangunan yang lain, “ BLT ini bukan satu-satunya, setidaknya ada 18 prioritas pembangunan yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah desa” jelasnya. Untuk itu ia menekankan bahwa dalam penentuan KPM harus benar-benar sesuai dengan kreteria yang disyaratkan oleh pemerintah seperti keluarga miskin atau tidak mampu, tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai dan program Bansos pemerintah lainnya, sehingga alokasi anggaran yang diterima pemerintah desa khususnya dana desa dapat diarahkan pada kegiatan pembangunan yang lain, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Muh. Fauzan juga menjelaskan bahwa keluraga penerima manfaat (KPM) BLT-DD harus benar-benar ditentukan melalui Musdesus yang dibuktikan dengan berita acara yang selanjutnya terbitkannnya peraturan kepala desa tentang daftar penerima BLT-DD, “KPM harus dibahas bersama BPD melalui Musdesus kemudian di berita acarakan selanjutnya kepala desa menerbitkan Perkades” pungkasnya. (Adhi)